Peneliti LIPI: Masa Halalbihalal di Tengah Jalan?

Demonstran menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Unjuk rasa dilakukan pascpengumuman penetapan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019. - ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
26 Juni 2019 15:57 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA--Demo di dekat Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK, Jakarta dituding tidak pantas disebut sebagai halalbihalal 212. Sebab makna halalbihalal adalah saling memaafkan. Tudingan tersebut disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bidang perkembangan politik lokal Hermawan Sulisty.

Hermawan menjelaskan halalbihalal adalah momen untuk saling memaafkan satu sama lain di tempat yang tenang, bukan di jalanan.

"Pertama, halalbihalal itu untuk silaturahim saling maaf memaafkan di tempat yang tenang. Di MK itu sedang sibuk pengambilan keputusan. Sedang ada masalah sengketa hasil Pilpres. Yang kedua lokasinya di jalanan, jalan umum. Masa halal bi halal nya di jalan raya, itu bukan halal bi halal?," kata Hermawan, Rabu (26/6/2019).

Hermawan menuturkan aksi menuntut pengusutan kecurangan Pilpres 2019 di Bawaslu pada 21 dan 22 Mei yang berujung kerusuhan. Semestinya menjadi pelajaran bagi pihak-pihak lain yang hendak mengerahkan massa.

Pihaknya khawatir akan ada pihak tertentu yang akan memanfaatkan kerumunan massa untuk tujuan tertentu.

"Yang mau halalbihalal, apa tidak takut terjadi seperti kemarin lagi [jatuh korban]? Masa halalbihalal di tengah jalan, halal bi halal itu silaturahmi di tempat yang lagi tak ada konflik politik," kata Hermawan.

Hermawan pun menyarankan Polri untuk melakukan upaya preventif dengan mencegah warga dari luar Jakarta yang hendak ikut dalam kegiatan di sekitar MK, masuk ke wilayah Jakarta.

"Untuk antisipasinya, polisi harus tahu sumber massanya itu dari mana, kalau misalnya dari Banten ya polisi Banten-lah yang bertindak mengupayakan preventifnya. Jangan setelah ada penembakan, baru sibuk semua," kata Hermawan.

Sebelumnya Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin menyampaikan rencana PA 212, GNPF dan beberapa organisasi lainnya untuk mengawal sidang putusan PHPU di Mahkamah Konstitusi.

Novel beralasan pada kesempatan yang sama juga akan dilakukan kegiatan halalbihalal.

"Agendanya juga sama untuk menegakkan keadilan, kecurangan agar bisa didiskualifikasi dengan pengawalan masyarakat, jangan takut terhadap kepentingan-kepentingan penguasa. Maka kami hadir sebagai masyarakat mengawal konstitusi yang ada. Ini aksi super damai sebagaimana yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya," kata Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin beberapa waktu lalu.

Sumber : Suara.com