Advertisement
Sidang MK Dinilai Hanya Sebagai Panggung Politik
Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 telah dilaksanakan sejak Jumat 14 Juni hingga 21 Juni. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai sidang tersebut seolah-olah sebagai panggung politik belaka.
"Kalau saya melihatnya banyak itu digunakan sebagai panggung politik karena saya melihat konstruksi hukumnya, pembuktiannya itu kelihatan pemohon belum siap," kata Bivitri ketika dihubungi, di Jakarta, Senin (24/6/2019) malam.
Advertisement
Ia mencontohkan ketika sidang kedua, bukti dari pemohon tidak diberikan kode nomor, dan saksi yang telah disumpah kemudian digantikan telah menunjukkan ketidaksiapan.
Selanjutnya Bivitri juga menyoroti proses sidang di MK dianggapnya digunakan sebagai sarana komunikasi kepada publik daripada membuktikan dalil-dalil yang dipermohonkan.
"Sidang ini malah lebih digunakan untuk mengomunikasikan beberapa diksi yang dari awal disuarakan seperti kata ‘manipulasi’, ‘KTP palsu’, dan diksi-diksi yang dari awal hingga akhir digunakan secara konsisten," ujarnya pula.
Terkait kelonggaran majelis yang mengizinkan pihak pemohon untuk memberikan perbaikan permohonan dan pergantian saksi, Bivitri berpendapat hal tersebut dilakukan oleh MK karena alasan politik yang cukup tinggi.
"Ini sensitivitasnya tinggi ingin memberikan kelonggaran karena kita merasa kasus ini sangat penting untuk rakyat Indonesia, sehingga mereka melakukan kelonggaran itu. Kelonggaran itu masih bisa diterima. Mereka mencoba semaksimal mungkin memberi kesempatan supaya publik juga paham dan melihat dengan terang kasus ini," katanya pula.
BACA JUGA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
CR450, Kereta Tercepat China, Pacu 453 km/jam & Pecahkan Rekor!
2 Wanita Penyelundup Sabu dan Ekstasi di Sidoarjo Terancam Mati
Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
Kejagung Kembalikan Rp13 Triliun ke Negara, DPR: Patut Ditiru APH Lain
Advertisement
BGN Tutup 122 SPPG karena Melanggar SOP
KPK Panggil Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe Sebagai Saksi
BGN Sebut MBG Sasar 36 Juta Penerima Manfaat
DPR RI Dukung Pengembalian Uang Korupsi CPO untuk Beasiswa LPDP
BPOM Klaim Latih 100 Ribu Orang untuk Perkuat Keamanan Pangan
Advertisement
Hamas Desak Israel Tanggung Seluruh Biaya Reskonstruksi Gaza
Cak Imin Akan Pimpin Peringatan Hari Santri 2025
BGN Blak-blakan Anggaran MBG Melonjak di 2026, Ini Rinciannya
Israel Akui Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Saat Gencatan Senjata
Proyek Waste to Energy Dipercepat, Atasi 326 Kota Darurat Sampah
Advertisement
Pertama Kalinya, Nyamuk Ditemukan di Islandia
Berita Pilihan
- Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
- Kapal Tanker Federal II Terbakar, 13 Orang Meninggal Dunia
Advertisement
Merajut Semangat Sumpah Pemuda Lewat Pendidikan Khas Kejogjaan
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Klaim Tak Temukan Dugaan Perundungan di Kematian Mahasiswa Unud
- DJP Targetkan 14,5 Juta SPT, WP Diminta Aktivasi Coretax
- Musim Panen Keong Macan, Nelayan Gesing Gunungkidul Raup Rezeki
- Cerita Endy Arfian Belajar Jadi Orang Uzbekistan di Pengin Hijrah
- Kejar Target 19 Juta Lapangan Kerja, Pemerintah Kuatkan Investasi
- Kemlu: 10 Ribu Kasus Scam Libatkan Pelaku WNI
- Prabowo Akan Tambah Jumlah Bantuan Smart TV untuk Sekolah
Advertisement
Advertisement
