Kemenag Akan Pakai Pinjaman Bank Dunia untuk Tingkatkan Kualitas Madrasah

Ilustrasi siswa SD Yayasan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Sukaraja mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam tenda darurat di Desa Sukaraja, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Senin (7/1/2019). - Antara/Ardiansyah
24 Juni 2019 23:47 WIB Fitri Sartina Dewi News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Agama akan memanfaatkan pembiayaan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) dari Bank Dunia untuk meningkatkan kualitas madrasah.

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin menyatakan, pihaknya telah mengusulkan program peningkatan kualitas madrasah melalui skema pembiayaan PHLN Bank Dunia. 

“Kami sedang bekerja sama dengan Bank Dunia untuk mendongkrak kualitas madrasah swasta maupun negeri. Kami mengusulkan sebuah program yang disebut sebagai Reformasi Kualitas Pendidikan Madrasah atau Madrasah Education Quality Reform," ujarnya seperti dikutip dalam keterangan yang dirilis Kemenag, Senin (24/6/2019).

Kamaruddin mengakui bahwa nilai pinjaman ke Bank Dunia cukup besar. Setelah diskusi panjang, Bank Dunia setuju memberikan pinjaman senilai Rp3,7 triliun.

“Awalnya, kami mengusulkan dan presentasi berkali-kali meyakinkan Bappenas. Kemudian Bappenas meyakinkan Kemenkeu, dan Kemenkeu negosiasi dengan Bank Dunia, dan akhirnya disetujui," jelasnya.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp1,6 triliun di antaranya akan digunakan untuk bantuan block grant bagi madrasah, kelompok kerja (KKG, MGMP, KKM, dan Pokjawas).

Kamaruddin menjelaskan block grant ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu madrasah berdasarkan need assessment, seperti pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, pengadaan sarana prasarana penunjang pembelajaran, pengadaan peralatan laboratorium, pengadaan buku dan sumber belajar, dan lainnya.

“Ada juga block grant untuk MGMP, KKG, KKM. Ini berlaku untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia,” ucapnya.

Kamaruddin optimistis bahwa anggaran yang besar itu juga akan memberi manfaat besar yang bisa menyasar hingga 50.000 madrasah, dan untuk pembangunan sistem.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Imam Safei mengatakan setidaknya ada empat sistem yang akan dibangun. Pertama, sistem perencanaan dan penganggaran yang transparan dan berfokus pada pencapaian SNP.

Kedua, sistem asesemen kompetensi siswa yang terstandar yang hasilnya digunakan untuk memperbaiki strategi pembelajaran.

Ketiga, sistem peningkatan kompetensi secara profesional dan berkelanjutan bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan. Keempat, sistem pendataaan yang akurat dan mutakhir untuk pengelolaan pendidikan yang lebih efisien dan efektif. 

Imam menyatakan, keempat program tersebut merupakan investasi katalitik (catalytic investment) yang akan  mempercepat proses terjadinya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan madrasah yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar siswa.

“Awalnya memang perlu investasi besar. Tapi selanjutnya akan mengecil pembiayaannya karena project knowledge akan melembaga melalui institusi yang sudah ada, baik MGMP, KKG, Pokjawas, dan lainnya,” tuturnya.

 

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia