Program Ekonomi untuk Perdamaian Usulan AS Ditolak Palestina

John Andhi Oktaveri

Senin, 24 Juni 2019 - 09:57 WIB

Sunartono

Program Ekonomi untuk Perdamaian Usulan AS Ditolak Palestina

Dokumentasi Penutupan KTT LB Ke-5 OKI. Presiden Joko Widodo (kanan) dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kiri) berpelukan usai memberikan keterangan pers terkait pelaksanaan KTT Luar Biasa Ke-5 OKI di JCC, Jakarta, Senin (7/3). KTT itu mengesahkan dua dokumen penting yaitu resolusi yang menegaskan posisi OKI atas Palestina dan Al-Quds Al-Sharif dan Deklarasi Jakarta tentang aksi konkrit pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Palestina Mahmud Abbas menolak program ekonomi untuk pedamaian dengan Israel yang digagas Amerika Serikat dan menuntut sebelum program itu dijalankan harus ada solusi politik.

"Kami sudah menyatakan tidak akan menghadiri forum di Bahrain. Alasannya adalah permasalahan ekonomi tidak boleh dibahas sebelum problem politik dituntaskan," kata Abbas seperti dikutip Reuters, Senin (24/6/2019).

Dia menambahkan bahwa selama belum ada solusi politik maka pihaknya tidak akan menyepakati persoalan ekonomi.

Otoritas Palestina menyatakan sudah memboikot pertemuan di Bahrain yang akan dimulai pada Selasa (25/6/2019).

Mereka menuduh Presiden AS Donald Trump, yang merupakan sekutu Israel hendak membungkam mereka dengan uang ketimbang mengakui kemerdekaan Palestina.

Palestina menganggap AS hendak menggoda mereka dengan janji menanamkan modal miliaran dolar, supaya menghindari membahas permasalahan politik dengan Israel terutama soal wilayah yang masih diduduki.

Penasihat Abbas, Hanan Ashrawi menegaskan bahwa jika berniat serius menjadi penengah dengan Israel dan membuat perdamaian di Timur Tengah, AS harus mengutamakan tuntutan mereka.

"Pertama cabut blokade Jalur Gaza, hentikan pencaplokan tanah, sumber daya dan uang kami oleh Israel, berikan kami kebebasan untuk mengendalikan perbatasan, langit, dan perairan kami. Kemudian biarkan kami membangun ekonomi sebagai bangsa yang bebas dan berdaulat," ujar Ashrawi.

Di sisi lain, Gedung Putih ngotot menyatakan usul perdamaian ekonomi mereka untuk Israel dan Palestina sangat tepat. Mereka menyatakan bantuan untuk membangkitkan ekonomi Palestina melalui sejumlah bank adalah demi membangun pemerintahan yang baik dan mencegah korupsi.

Pemimpin Hamas, Ismail Haniya juga menolak pertemuan Bahrain. "Peta Perdamaian menuju Kesejahteraan memperlihatkan upaya yang ambisius dan menyeluruh bagi masyarakat Palestina," demikian isi pernyataan Gedung Putih.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com