Iran Serang Pangkalan Militer AS di Yordania dan Kuwait
IRGC mengklaim meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan militer AS di Yordania dan Kuwait sebagai balasan atas serangan AS.
Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab./Nurul Hidayat-Bisnis Indonesia
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan kalau Front Pembela Islam (FPI) belum melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi masyarakat di Kemendagri.
"Belum ada," ucap Tjahjo Kumolo saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019).
Lebih lanjut, Tjahjo Kumolo menjelaskan kalau sampai pada Jumat lalu, pihaknya belum menerima perpanjangan SKT ormas. Namun, ia mengetahui kalau pihak FPI mengklaim sudah memberikan surat tersebut.
"Setahu saya dia sudah mengajukan ke Kemendagri, tapi belum kemarin (Jumat), tapi belum kita lihat ya," ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pihak FPI mengaku sudah mengajukan perpanjangan SKT sebagai organisasi masyarakat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Surat permohonan perpanjangan terdaftar sudah diajukan," ujar Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro.
Padahal, seperti diketahui SKT FPI sebagai ormas sudah habis masa berlakunya per 20 Juni 2019. Sehingga, beberapa waktu lalu, Tjahjo pun mengungkapkan kalau FPI belum melakukan perpanjangan.
"Kami tunggu saja. Dia [FPI] mau daftar lagi atau tidak," ucap Tjahjo di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, di Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
IRGC mengklaim meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan militer AS di Yordania dan Kuwait sebagai balasan atas serangan AS.
Banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menyebabkan 450 warga mengungsi dan 60 orang sempat terjebak. Air kini mulai surut.
Kimi Antonelli merebut pole position GP Belgia 2026 dan menjadi pembalap termuda yang meraih pole di empat sirkuit ikonik Formula 1.
Pengamat keamanan siber mengingatkan siswa dan orang tua untuk membatasi informasi pribadi dalam unggahan MPLS guna mencegah penyalahgunaan data.
DPRD DIY mendorong sinkronisasi pembangunan infrastruktur lintas daerah untuk mempercepat penanganan jalan rusak, sampah, dan proyek strategis di DIY.
Program Listrik Desa 2026 menargetkan 2.792 lokasi dengan anggaran Rp10,3 triliun. Validasi data menjadi kunci pemerataan akses listrik nasional.