Buyback Emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian Turun Serempak
Harga buyback emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian Jumat 6 Februari 2026 kompak turun di hampir seluruh ukuran.
Ilustrasi petugs PLN./ Instagram PLN Jogja
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Listrik Desa 2026 dengan menargetkan 2.792 lokasi yang berpotensi melayani 137.266 calon pelanggan di berbagai daerah. Upaya pemerataan akses listrik tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026.
Program ini tidak hanya ditujukan untuk menghadirkan penerangan bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik, tetapi juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ing Tri Winarno, mengatakan validasi data menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Program Listrik Desa agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
"Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," kata Tri dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/7/2026).
Hingga April 2026, PT PLN (Persero) mencatat sebanyak 1.403 lokasi telah mendapatkan akses listrik melalui program tersebut. Jumlah tersebut telah melayani 40.724 rumah tangga yang sebelumnya belum menikmati layanan kelistrikan.
Pemerintah menilai keakuratan data menjadi faktor penting dalam menentukan wilayah prioritas penerima manfaat. Dengan data yang valid, pembangunan jaringan listrik diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses energi.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan Program Listrik Desa memiliki manfaat yang lebih luas dibanding sekadar pembangunan infrastruktur kelistrikan.
"Karena itu, keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Menurut Darmawan, kehadiran listrik dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akses listrik yang memadai juga membuka peluang berkembangnya usaha produktif, memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.
Untuk mempercepat pemerataan akses listrik, pemerintah bersama PLN telah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menjelaskan integrasi kedua program tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan lebih terarah, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memperoleh sambungan listrik.
"Di sini pemerintah bertugas untuk membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk bisa menyambungkan ke jaringan [listrik]," ujar Andriah.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan program. Sejumlah daerah mulai menunjukkan perkembangan positif dalam pemerataan akses listrik.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkapkan jumlah desa yang belum menikmati layanan listrik di wilayahnya terus berkurang. Jika pada awal 2025 masih terdapat sekitar 70 desa yang belum berlistrik, jumlah tersebut menurun menjadi 43 desa pada 2026.
"Kami berharap penyelesaian desa yang menjadi carry over tahun 2025 maupun tambahan Program Lisdes 2026 dapat segera dituntaskan sehingga seluruh desa yang tersisa memperoleh akses listrik. Kami mengapresiasi dukungan PLN," ujar Sherly.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan kelistrikan melalui kemudahan proses perizinan dan penguatan koordinasi dengan PLN.
Dukungan lintas pemangku kepentingan tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses energi di berbagai wilayah Indonesia. Dengan target ribuan lokasi pada 2026, Program Listrik Desa diharapkan tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga menjadi pendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Sebanyak 41.070 UMKM di Bantul belum terdaftar di Sidakui sehingga berpotensi belum terpetakan optimal dalam program pembinaan pemerintah daerah.
Suporter PSIM Jogja dapat menyaksikan langsung latihan perdana di Stadion Mandala Krida pada Senin (20/7/2026) mulai pukul 15.30 WIB.
Pemkab Temanggung optimistis persetujuan alih fungsi lahan Sekolah Rakyat Karanggedong segera terbit agar pembangunan dimulai pada Oktober 2026.
Sebanyak 140 pecatur mengikuti Bupati Kulonprogo Cup XVI. Kehadiran Master Nasional dan FIDE Master menjadi motivasi bagi atlet muda Kulonprogo.
Pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan di Banyusoco, Gunungkidul, diperkirakan paling cepat dimulai pada 2028 setelah izin lahan dan tahapan pembangunan te