Pantura Jawa Terancam Turun Dua Meter, Giant Sea Wall Jadi Prioritas

Harianjogja.com, JAKARTA—Pembangunan Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa masih terus dimatangkan pemerintah. Proyek strategis nasional ini diprioritaskan untuk melindungi kawasan ekonomi utama Indonesia dari ancaman kenaikan muka air laut, banjir rob, dan penurunan muka tanah yang terus terjadi di sejumlah wilayah Pantura.

Tahap perencanaan proyek terus disusun dengan menitikberatkan penyelesaian akar persoalan lingkungan di kawasan pesisir sebelum pembangunan fisik dimulai. Pemerintah juga menargetkan pembangunan infrastruktur ini mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat di wilayah pesisir.

Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya telah menetapkan Giant Sea Wall sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Infrastruktur tersebut dirancang untuk menjaga keberlanjutan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang selama ini terkonsentrasi di pesisir utara Pulau Jawa.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmad Pambudy, menjelaskan koridor ekonomi di Pantura Jawa menyumbang sekitar 27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sehingga memerlukan perlindungan dari dampak perubahan iklim.

Menurutnya, apabila langkah antisipasi tidak segera dilakukan, Indonesia berpotensi menghadapi kerugian sosial-ekonomi yang sangat besar. Saat ini terdapat 319 kabupaten dan kota yang memiliki tingkat kerentanan iklim sangat tinggi dengan potensi kerugian mencapai Rp544 triliun hingga lebih dari Rp2.000 triliun pada 2029 apabila tidak ditangani.

"Perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian sosial ekonomi yang besar. Paling tidak terdapat 319 kabupaten kota yang saat ini tingkat kerentanan iklimnya sangat tinggi dengan potensi kerugian mencapai Rp544 triliun atau lebih dari Rp2.000 triliun pada tahun 2029 kalau tidak diatasi. Ini berarti 2/3 dari APBN kita bisa habis hanya gara-gara kerentanan iklim yang harus kita atasi," ujar Rachmad dalam Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap persoalan penurunan muka tanah di kawasan Pantura Jawa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut pemerintah tengah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mempersiapkan pembangunan Giant Sea Wall.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, penurunan muka tanah di kawasan Pantura Jawa berkisar antara 5 sentimeter hingga 20 sentimeter setiap tahun. Kondisi tersebut dipicu oleh pemuaian air laut akibat pemanasan global dan tingginya eksploitasi air tanah oleh industri maupun rumah tangga.

Karena itu, pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan eksploitasi air tanah terlebih dahulu agar pembangunan tanggul laut raksasa dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dalam jangka panjang.

"Can you imagine? Kalau kita bikin tanggul pantai, dalam 10 tahun ya sudah makin turun lagi dan air laut juga naik terus. Ini mengapa? Karena ekstraksi air tanah," kata AHY.

Wilayah di Jakarta, Semarang, dan Demak menjadi kawasan yang tercatat mengalami penurunan muka tanah paling signifikan. Dalam kurun waktu 10 tahun, permukaan tanah di sejumlah wilayah tersebut diperkirakan dapat turun hingga dua meter apabila persoalan yang ada tidak segera ditangani.

Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, mengungkapkan Giant Sea Wall akan dibangun sepanjang kurang lebih 575 kilometer di kawasan Pantura Jawa. Pembangunannya mengombinasikan pendekatan struktur fisik modern dengan solusi berbasis alam guna menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah juga akan melakukan rehabilitasi mangrove untuk mengurangi dampak banjir rob sekaligus memperbaiki ekosistem pesisir yang selama ini mengalami degradasi akibat aktivitas industri dan permukiman.

Tak hanya berfungsi sebagai pelindung pesisir, tanggul laut raksasa ini juga dirancang memiliki nilai ekonomi tambahan. Pemerintah memproyeksikan Giant Sea Wall dapat dikembangkan menjadi jalur konektivitas baru berupa jalan tol laut dan jaringan transportasi massal cepat atau LMRT.

Selain itu, pembangunan kawasan baru juga diproyeksikan menghadirkan wisata bahari, pelabuhan perikanan ramah lingkungan (eco fishing port), hingga kampung nelayan modern yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Pendekatan kami itu terintegrasi. Bukan hanya berbasis ilmu pengetahuan, tapi berbasis integrasi sosial, integrasi ekonomi, dan integrasi teknologi di dalamnya. Bekerja sama dengan pihak masyarakat, pihak pemerintah daerah, baik pusat pemerintah provinsi, kabupaten, kota," ujar Didit.

Pemerintah juga menegaskan penanganan banjir rob tidak hanya akan dilakukan di Pulau Jawa. Ke depan, sejumlah wilayah pesisir lain yang menghadapi tantangan kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah juga akan menjadi perhatian. Namun, Pulau Jawa masih menjadi prioritas awal karena merupakan pusat aktivitas ekonomi sekaligus kawasan dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

Sebelumnya, BOPPJ memperkirakan pembangunan Giant Sea Wall khusus di Pulau Jawa membutuhkan investasi sekitar US$100 miliar atau setara Rp1.740 triliun dengan asumsi kurs Rp17.404 per 1 US$.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com