Advertisement
Sistem Zonasi Bersifat Fleksibel, Jika Suatu Wilayah Tidak Ada Sekolah, Zona Bisa Diperlebar
Ilustrasi. - Harian Jogja/Desi Suryanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 menuai polemik.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan penerapan zonasi untuk PPDB bersifat fleksibel atau tidak kaku.
Advertisement
"Kalau dalam satu zona itu tidak ada sekolah, bisa diperlebar zonanya, karena kan sifatnya lentur atau fleksibel. Diperlebar hingga ada sekolah di zona itu," ujar Mendikbud di Jakarta, Jumat (22/6/2019).
Mendikbud menambahkan zona tidak berbasis wilayah administratif melainkan keberadaan sekolah, populasi siswa dan radius. Jadi kalau tidak ada sekolahnya, maka diperluas hingga ada sekolah yang masuk ke dalam zona itu.
BACA JUGA
"Jadi masalah teknis seperti itu diserahkan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang tahu wilayahnya," tambah dia.
Dia menambahkan sistem zonasi sudah diterapkan di sejumlah negara yakni Jepang, Inggris dan saat ini Malaysia juga menerapkan sistem itu.
"Pada awalnya di Jepang juga tidak sempurna seperti saat ini. Tapi terus diperbaiki hingga seperti saat ini."
Sistem zonasi diyakini bisa menjadi salah satu upaya untuk melakukan pemerataan pendidikan. Melalui sistem itu bisa menghilangkan kastanisasi sekolah atau pembedaan sekolah favorit dan nonfavorit. *
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dewan Perdamaian Trump Belum Bisa Wujudkan Kemerdekaan Palestina
China Dukung Dialog Nuklir Iran-AS di Oman, Tegaskan Jalur Diplomasi
KPK Ungkap Modus Invois Fiktif Rp850 Juta untuk Hakim PN Depok
Peneliti Temukan Spesies Laut Dalam Baru di Argentina
Advertisement
KPK Sita Rp850 Juta dari OTT Hakim PN Depok
Gempa Bumi M 5,9 Guncang Kepulauan Tanimbar Maluku, Ini Data BMKG
Gempa Pacitan M 6,2 Berdampak di Tiga Provinsi, BNPB Siaga Penuh
Koperasi LPER Dukung Program Prabowo MBG dan Perkuat Ketahanan Pangan
Gibran Tegaskan Fokus Kawal Program Prabowo Meski Isu 2029 Muncul
Advertisement
OTT KPK di Depok Seret Ketua dan Wakil Ketua PN Terkait Sengketa Lahan
Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Diperiksa KPK dalam Kasus PGN
OTT KPK Seret Ketua dan Waka Pengadilan Negeri Depok
Pemerintah Melarang Atraksi Naik Gajah di Seluruh Indonesia
21 Guru Besar Laporkan Adies ke Majelis Kehormatan MK
Advertisement
OTT Pimpinan PN Depok, Ketua KPK: Proses Masih Berjalan
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal SIM Keliling Sleman Sabtu 7 Februari 2026, Ada Layanan Malam
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Asal-usul Nama Virus Nipah: Berawal dari Desa di Malaysia
- BMKG: Gempa Pacitan Megathrust, Masyarakat Diminta Waspada
- Trump Luncurkan TrumpRx.gov, Obat Diskon untuk Warga AS
- Update Gempa Pacitan, 15 Warga Bantul Luka dan 13 Bangunan Rusak
- Majelis Hikmah dan Iftar Nusantara di Sahid Raya Hotel Yogyakarta
- Jadwal TKA 2026 Lengkap, Pendaftaran Dibuka hingga 28 Februari
- Intel Tantang Dominasi Nvidia, Huawei Jadi Ancaman
Advertisement
Advertisement
