Advertisement
Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Pembatasan Penggunaan Gadget
Ilustrasi kecanduan gadget. - netmag.pk
Advertisement
Harianjogja.com, JAYAPURA--Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berencana menerbitkan peraturan pembatasan penggunaan gawai (gadget) sebagai kebijakan agar dampaknya tidak terlalu meluas bagi tumbuh kembang moral anak.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise kepada Antara di Jayapura, Kamis (20/6/2019), mengatakan awalnya pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan serta Komunikasi dan Informasi (Kominfo) kaitannya dengan surat keputusan menteri bersama untuk pembatasan gawai ini. "Namun karena fokusnya pada perlindungan anak, akhirnya peraturan ini nantinya akan terbitkan oleh Kementerian PPPA," katanya.
Advertisement
Menurut Yohana, peraturan ini sedang dalam proses, di mana pihaknya juga sudah menandatangani surat-suratnya sehingga diharapkan secepatnya dapat diterbitkan untuk segera diberlakukan. "Nantinya, jika peraturan ini jadi maka kami akan mengumumkan kepada publik melalui keterangan pers dan diharapkan dapat memberikan perlindungan khusus pada anak-anak," ujarnya.
Sebelumnya, pemerhati anak di Papua mengatakan kasus-kasus perundungan, penindasan atau perisakan dan sering dikenal dengan sebutan bullying merupakan salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggungjawab.
BACA JUGA
Pemerhati anak di Provinsi Papua Betshie Pesiwarissa mengatakan kasus perundungan tersebut juga terjadi di Bumi Cenderawasih, hanya saja kini dalam penyelesaiannya masih menggunakan cara kekeluargaan.
"Salah satu contoh, kasus perundungan yang terjadi pada salah satu SMA di Papua belum lama ini, di mana dalam video tersebut dipertontonkan bagaimana seorang anak dipukul oleh oleh teman sekolahnya," katanya yang juga merupakan Praktisi Hukum pada LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Apik) Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bentrok Pakistan-Afghanistan Memanas, PBB Serukan Jalur Diplomasi
Eksekutif Produsen Drone Ditangkap, Diduga Terbangkan UAV ke Korut
OKI Kecam Perluasan Permukiman Israel di Wilayah Palestina
Mensos: Program Makan Bergizi Gratis untuk Lansia Masih Dimatangkan
Advertisement
Jepang Batasi Power Bank di Pesawat, Maksimal Dua Per Penumpang
Risiko Digital Anak Meningkat, Pemerintah Terapkan Regulasi Baru
BGN Sebut SPPG Terima Rp500 Juta per Hari untuk Program MBG
Anggota Komisi IX DPR Dorong Transparansi Program Makan Bergizi Gratis
Kronologi Penangkapan Koko Erwin, Penyuplai Narkoba ke Kapolres Bima
Advertisement
ASN Akan Ikuti Pelatihan Militer, Korps Marinir Siapkan Materi
Kasus TBC Malaysia 2026 Naik, Sabah Tertinggi
Xi Jinping Copot 9 Jenderal Militer dari Parlemen
Pakistan Umumkan Perang Terbuka Lawan Afghanistan
Komisi III DPR Dukung Kejagung Hentikan Kasus Guru Honorer
Advertisement
Pengamat Dorong THR Dibayar H-14, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Bentrok Pakistan-Afghanistan Memanas, PBB Serukan Jalur Diplomasi
- Pengamat Dorong THR Dibayar H-14, Ini Alasannya
- 869 Ribu PBI JKN Aktif Lagi, Mensos Ungkap Skema Reaktivasi
- YouTuber Korea Klaim Dirinya Yesus, Raup Donasi Rp587 Miliar
- Bansos PKH dan BPNT Kuartal I 2026 Cair 90 Persen, Total Rp20 Triliun
Advertisement
Cegah Kerusakan Ekosistem, DKP Bantul Musnahkan Ikan Alligator
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 869 Ribu PBI JKN Aktif Lagi, Mensos Ungkap Skema Reaktivasi
- Survei Jalur Mudik DIY, 90 Persen Jalan Mantap namun Masih Ada Lubang
- PSIM Jogja Waspadai Efek Pelatih Baru PSBS di Tengah Jadwal Padat
- Skor Thailand vs Malaysia 8-0, Indonesia ke Semifinal AFF Futsal Putri
- Pengamat Dorong THR Dibayar H-14, Ini Alasannya
- Pemkab Sleman Perkuat Intervensi Kemiskinan hingga Tingkat Kapanewon
- Grab Pastikan Bonus Hari Raya Mitra Pengemudi Cair Sebelum Lebaran
Advertisement
Advertisement
