Advertisement
Soal Jabatan di 2 Bank, KPU Sebut Ma’ruf Amin Tidak Langgar Aturan Pemilu
Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin, memberikan sambutan dalam Halaqoh Nasionalisme di Gedung NU Center, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Senin (21/1/2019) malam. (Madiunpos.com - Abdul Jalil)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pada sidang lanjutan perkara sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (18/6/2019), Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin, menyatakan posisi calon wakil presiden, KH Ma'ruf Amin, sebagai Dewan Pengawas Syariah di anak usaha BUMN, yakni BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah tidak melanggar ketentuan pemilu.
Ali beralasan dua anak perusahaan BUMN tersebut terpisah dan bukan dari kekayaan negara langsung.
Advertisement
Selain itu, kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 21/2018 dikategorikan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah, seperti halnya akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum.
"Sehingga tidak ada kewajiban bagi calon presiden atas nama Profesor Dr KH Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Syariah dari PT bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri," ujar Ali sebagaimana dilansir Antara, Selasa.
BACA JUGA
Ali menyebut jabatan Ma'ruf Amin di Dewan Pengawas Syariah merupakan pejabat yang berbeda dengan pihak komisaris, direksi, dan pejabat dari perusahaan bank syariah tersebut.
Sehingga dapat dikatakan posisi Ma'ruf Amin bukan sebagai pejabat atau pegawai BUMN, dan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019.
Ma'ruf Amin tercatat menduduki posisi tinggi di sejumlah bank syariah dan perusahaan asuransi syariah. Cawapres dengan perolehan suara terbanyak di Pilpres 2019 itu menjabat sebagai ketua dewan pengawas syariah di Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah dan BNI Life.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Musik, Budaya, dan Doa Bersatu di Swara Prambanan 2025
Finlandia Perketat Persyaratan Izin Tinggal Tetap Mulai 2026
Pengamat Apresiasi Langkah Pertamina Hadapi Nataru
Jepang Batasi Pekerja Asing, Target 426 Ribu Mulai 2027
Advertisement
Tol Cipali Tetap Lancar Meskipun Kendaraan ke Cirebon Naik
KB Pascapersalinan Didorong Cegah Stunting dan Turunkan AKI
Brimob Sterilkan Gereja Katedral Jakarta Jelang Natal 2025
Pencairan Dana Desa Tahap II Tetap Sesuai PMK 81 Tahun 2025
BNPB Targetkan Huntara Aceh Selesai Sebelum Ramadan 2026
Advertisement
Trafik Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Naik 27 Persen Jelang Nataru
Pengungsi Banjir Aceh Tamiang Butuh Kelambu dan Selimut
Kemendiktisaintek Wajibkan Mata Kuliah Koperasi
Mentan Dukung Bongkar 72 Ton Bawang Bombay Ilegal di Jatim
BMKG Peringatkan Hujan Lebat Nataru di Jawa hingga NTT
Advertisement
Menkeu Purbaya Dorong Permintaan untuk Cegah Gelombang PHK
Berita Pilihan
Advertisement
Arus Kendaraan Naik di Libur Nataru, Polresta Sleman Siapkan Tim Urai
Advertisement
9 Desa Wisata Pilihan untuk Liburan Akhir Tahun di Indonesia
Advertisement
Berita Populer
- Prakiraan Cuaca DIY Selasa 23 Desember 2025, Hujan Ringan
- Bulog Salurkan 35 Persen Minyakita Langsung ke Pengecer
- SIM Keliling Sleman Hadir di Kalurahan Candibinangun
- Jadwal Bus KSPN Malioboro-Pantai Baron Selasa 23 Desember 2025
- APBKal Wonokromo Diduga Diselewengkan Rp1,9 Miliar, Diproses Hukum
- KA Prambanan Ekspres Jogja-Kutoarjo Layani Penumpang Hari Ini
- Jadwal SIM Keliling Gunungkidul Akhir Desember 2025
Advertisement
Advertisement
