Pindahkan Ibu Kota Negara, Ini Alasan Logis dan Tujuannya

Harianjogja.com, JAKARTA -- Sejumlah alasan memlatarbelakangi rencana pembangunan Ibu Kota negara oleh pemerintah akan segera dimulai pada beberapa tahun mendatang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan dalam pemaparannya bahwa pemerintah memiliki berbagai alasan logis atas tujuan pemindahan Ibu Kota.

Salah satunya yakni agar kegiatan perekonomian Indonesia dapat menyebar lebih baik dan tidak hanya terkonsentrasi di pulau Jawa. HIngga kini, kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai Rp56 triliun pertahunnya. (Pustral UGM, 2013)

Berdasarkan survei badan Pusat Statistika (2018), Pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa mencapai 5,61 persen lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau di luar Pulau Jawa yakni  rata-rata sebesar 4,7 persen.

Selain faktor pertumbuhan ekonomi yang kurang merata, menurut Bambang, sebagian besar wilayah pulau Jawa sudah mengalami kiris ketersediaan air bersih terutama untuk DKI Jakarta dan provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan survei KLHS RP JMN, 2019, proyeksi ketersediaan air  di wilayah pulau Jawa telah mengalami kelangkaan. Saat ini ketersediaan air di Jawa hanya 630.26 meter kubik perkapita pertahunnya. ukuran tersebut lebih sedikit dibandingkan ketersediaan air di daerah Bali yakni sebanyak 1920.31 m3, Kalimantan sebanyak 46412.35.

Pada 2040, diproyeksikan  ketersediaan air di pulau jawa akan memasuki kategori merah atau kelangkaan mutlak dengan penurunan ketersediaan air hingga menyusut mencapai 476.62 meter kubik perkapita pertahun.

Sedangkan di berbagai kota lainnya, kebutuhan air masih berada di kategori hijau atau kelayakan air tinggi atau diatas 1700 meterkubik perkapita pertahun.

Selain itu, sepanjang periode 2000-2030 konsumsi lahan terbangun terbesar terdapat di pulau jawa dengan tren cenderung menurun dan pulau Sumatera yang cenderung statis. Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan daya dukung dan daya tampung lahan terbangun, khususnya di Jawa.

Berdasarkan data tersebut, Bambang menuturkan bahwa beban Jakarta telah meningkat, sehingga penurunan daya dukung lingkungan dan kerugian ekonomi semakin tinggi.

Hal ini akan memicu banjir, tanah turun dan muka air laut naik, serta kualitas air sungai 96% tercemar berat. Selain itu, kemacetan tinggi dan sistem pengelolaan transportasi sangat buruk.

Berbagai strategi dilakukan beberapa hal diantaranya yakni  pemerintah melakukan pengembangan ibu kota negara dalam sistem perkotaan dan konstelasi wilayah dengan mengembangkan 6 wilayah.

Seperti pengembangan 6 wilayah Metropolitan di Luar Jawa, pengembangan kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri sebagai pusat pertumbuhan wilayah,  pengembangan sistem perkotaan nasional serta memindahkan Ibu Kota Negara.

"Strateginya yakni dengan mendorong peran kawasan strategis nasional (KSN) perkotaan dan metropolitan dalam mendukung pertumbuhan wilayah atau pulau, serta pengembangan rencana investasi sektor strategis bagi metropolitan baru," tuturnya dikutip Bisnis Minggu (16/6/2019).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com