Advertisement
Di Hadapan Aktivis '98, Jokowi Minta Publik Berani Koreksi Pemerintah
Presiden Joko Widodo - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo meminta publik berani mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum berhasil atau yang dibutuhkan saat ini bagi bangsa.
Hal itu dikemukakan Presiden Jokowi saat menghadiri Silaturahmi Halal Bihalal Aktivis 1998 se-Indonesia. Jokowi mengemukakan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk memajukan Indonesia, melainkan membutuhkan kerja sama dari masyarakat.
Advertisement
"Sudah kurang lebih 21 tahun gerakan reformasi yang dikomandani oleh aktivis-aktivis 1998 berjalan. Kita semua harus berani mengevaluasi. Apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah, baik yang sudah berhasil maupun yang belum. Kita harus berani mengoreksi apa yang masih harus dikerjakan, apa yang masih kurang," katanya di Jakarta, Minggu (16/6/2019).
Menurutnya, Indonesia adalah negara yang besar sehingga membutuhkan komitmen bersama dalam memajukan dan membangun negeri.
Selain itu, Jokowi juga menambahkan Indonesia harus mampu keluar dari politik identitas yang selalu digaung-gaungkan saat pemilihan umum, baik dalam pemilihan legislatif, kepala daerah, hingga presiden. Politik semacam itu, jelasnya, berpotensi memecah belah persatuan bangsa Indonesia.
"Sangat berbahaya [politik identitas] karena kita sangat majemuk. Beda agama. Saya sangat percaya aktivis 1998 mampu mengelola perbedaan perbedaan itu," tekannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Pelecehan Anak Australia: Warga Maryborough Didakwa 596 Kasus
Gempa Pacitan Magnitudo 6,4 Ganggu KA Lodaya Jalur Selatan
BMKG Catat Gempa Susulan Pacitan Seusai Magnitudo 6,4
Purbaya Ungkap PR Utama Juda Agung sebagai Wamenkeu
Advertisement
KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam OTT Hakim di Depok
Tokoh Masyarakat: Keamanan Jadi Kunci Pembangunan di Papua
Terima Rp800 Juta, Kepala KPP Banjarmasin Bayar DP Rumah
KPK Tangkap Hakim dalam OTT Dugaan Suap Perkara di Depok
KPK Kembali Gelar OTT di Depok, Masuk Operasi Keenam Tahun Ini
Advertisement
Di Tengah Dinamika Global, Bank Mandiri Catat Kinerja Solid
Kemiskinan Indonesia Menyusut, BPS Catat Turun 490 Ribu Orang
Kasus Restitusi Pajak, KPK Tahan Kepala KPP Madya Banjarmasin
Adies Kadir Tegaskan Mundur dari Perkara Golkar di MK, Ini Alasannya
Kemensos Targetkan 400 Ribu Lansia Terima Makan Bergizi Gratis
Advertisement
Dilantik Prabowo, Juda Agung Fokus Sinkronkan Fiskal-Moneter
Berita Pilihan
- Kasus Pelecehan Anak Australia: Warga Maryborough Didakwa 596 Kasus
- Purbaya Ungkap PR Utama Juda Agung sebagai Wamenkeu
- Adies Kadir Tegaskan Mundur dari Perkara Golkar di MK, Ini Alasannya
- Gempa Darat M3,1 Guncang Pasaman, Getaran Terasa hingga Bukittinggi
- BGN dan Kemensos Matangkan Penyaluran MBG bagi Lansia dan Disabilitas
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya Rute Jogja-Parangtritis dan Baron, 6 Februari
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Anggota Kokam Sleman Dianiaya di RS PKU Nanggulan
- Gempa Darat M3,1 Guncang Pasaman, Getaran Terasa hingga Bukittinggi
- Dino Patti Djalal: Pembahasan Peran RI di BOP Masih Berproses
- Literasi Jadi Senjata Lawan Judol
- Harga Emas Pegadaian 5 Februari, Galeri24 dan UBS Bertahan
- Gelar Bedah Buku, DPAD DIY Hadirkan Penyintas Judol
- Starmer Akui Salah Pilih Dubes Inggris AS dalam Skandal Epstein
Advertisement
Advertisement
