Advertisement
Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Sebut Ma'ruf Amin Masih Aktif di BUMN Berbekal Data Website
Ketua Tim Hukum BPN calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (tengah) bersama Penanggung jawab Hashim Djojohadikusumo (kanan) dan anggota Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). - Antara/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menuding calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin masih terdaftar sebagai pejabat badan usaha milik negara atau BUMN ketika berkontes dalam Pilpres 2019 sehingga layak didiskualifikasi. Dalam dokumen riwayat hidupnya, Ma’ruf memang mencantumkan posisinya sebagai pejabat di anak usaha BUMN.
Tudingan tersebut merupakan tambahan argumen dalam perbaikan permohonan Prabowo-Sandi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019). Dalil tersebut menjadi amunisi anyar untuk meminta pembatalan kepesertaan Joko Widodo-Ma’ruf Amin seperti yang telah dimohonkan dalam permohonan awal.
Advertisement
Bambang Widjojanto, kuasa hukum Prabowo-Sandi, menyebutkan bahwa bukti aktifnya Ma’ruf di BUMN bersumber dari situs resmi perusahaan pelat merah bersangkutan.
Menurutnya, status tersebut melanggar Pasal 227 huruf p UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mewajibkan calon presiden atau calon wakil presiden menyertakan surat pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat BUMN dan BUMD.
“Calon Wapres 01 dalam laman BUMN tersebut namanya masih ada. Kami cek berulang kali dan meyakinkan, maka itu ada pelanggaran yang sangat serius,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran Jaringan Informasi Bisnis Indonesia di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ma’ruf telah melampirkan surat pernyataan bertanda tangan di atas materai bertanggal 9 Agustus 2018 yang berisi pemenuhan seluruh persyaratan dalam Pilpres 2019.
Dalam dokumen riwayat hidupnya, Ma’ruf memang mencantumkan posisinya sebagai pejabat di sejumlah perusahaan, tetapi bukan di BUMN melainkan anak usaha BUMN.
Jabatan itu adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank BNI Syariah dan Ketua Dewan Pengawas Syariah BNI Life.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
