Incar Ekspor Minyak, Amerika Serikat Perketat Sanksi ke Venezuela
Logo perusahaan perminyakan milik negara Venezuela, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), terlihat di stasiun gas di Caracas. - Reuters/Andres Martinez Harianjogja.com, MANADO — Kementerian Keuangan Amerika Serikat terus menekan pemerintah Venezuela dengan meningkatkan sanksi untuk ekspor pengencer minyak ke negara tersebut.
Perubahan ini, diumumkan melalui laman resmi Kementerian Keuangan Amerika Serikat pada Kamis (6/6/2019). Dikutip dari Reuters, hal ini ditujukan untuk terus menekan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan membatasi akses PDVSA atas pengencer minyak (diluent).
PDVSA merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Venezuela dan telah lama bergantung pada impor pengencer minyak dari Amerika Serikat. Pengencer tersebut dibutuhkan untuk membuat minyak produksi PDVSA dapat diekspor.
Akan tetapi, akses perdagangan tersebut telah dilarang sejak Januari. Hal ini membuat PDVSA harus mencari pasokan dari negara lain.
Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang ditunjuk sebagai Persiden Interim melalui konstitusi negara tersebut. Dia berkukuh, pemilihan ulang yang memenangkan Maduro pada 2018 tidak sah.
“Kami memperketat dan mengkaji kembali setiap potensi dari sanksi terhadap rezim Maduro yang memungkinkan mereka masih dapat mengeksploitasi PDVSA sebagai sapi perahnya,” kata salah seorang sumber pejabat Pemerintah Amerika Serikat, dikutip dari Reuters, Jumat (7/6/2019).
Dia mengatakan, perubahan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat membuat seluruh perusahaan internasional mengerti bahwa berhubungan dagang dengan PDVSA saat ini sangat berisiko. Bahkan, dia mengatakan, transaksi dengan PDVSA dapat berujung pada sanksi.
Namun demikian, narasumber anonim ini menolak memberikan komentar terkait perusahaan asing mana yang masih memasok pengencer minyak ke Venezuela. Dia hanya menyebut perusahaan tersebut sebagai perusahaan global berskala besar.
Pada Mei, ekspor minyak Venezuela tercatat turun 17% akibat adanya sanksi tersebut. Dia mengatakan, bahwa pemerintah Amerika Serikat belum berhenti dan masih berencana mengambil kebijakan ekonomi lanjutan dalam waktu dekat.
Sumber : Bisnis.com
