Semua Pekerja Konstruksi di DIY Wajib Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan DIY dan Pemda gelar vendor briefing. Kontraktor diminta wajib lindungi pekerja konstruksi lewat program JKK dan JKM.
Ilustrasi./Bisnis.com
Harianjogja.com, LAMPUNG — Napi terorisme asal Poso, Sugiatno alias Kang Su, yang menjalani hukuman di Lapas Metro, Lampung tidak mendapat remisi Idul Fitri 1440 Hijriah karena enggan mengakui NKRI dan menolak segala paham nasionalis serta Pancasila.
"Untuk Kang Su ada syarat khusus mendapatkan remisi. Persyaratan khusus itu di antaranya dia harus bisa membuat pernyataan untuk dapat berkolaborasi dalam membantu pemerintah membongkar jaringannya. Kemudian membuat pernyataan sebagai, saya Indonesia saya NKRI, dan itu dua syarat yang tidak bisa dia penuhi," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, Lampung Ismono di Metro, Kamis (30/5/2019).
Dia menjelaskan Kang Su dipindahkan ke Lapas Kelas IIA Metro dari Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada 2015.
Menurut dia, meskipun belum mau mengakui NKRI, Kang Su sudah mulai bersosialisasi dengan warga binaan lainnya.
"Dia menjalan putusan pidana delapan tahun dan masa bebasnya harus menjalani hukuman dua tahun lagi. Kalau untuk narapidana terorisme itu memang belum bisa atau belum mau untuk mengikuti jenis upacara-upacara seperti peringatan hari besar, terutama penghormatan kepada bendera Merah Putih. Tapi tetap kami lakukan pembinaan terus. Sementara ini, kami amati, dia hanya bisa bergaul dengan teman-teman sesamanya," ujarnya.
Sugiatno alias Kang Su terpidana terorisme Poso dari Kelompok Santoso. Sejak 2012, ia ditetapkan sebagai buronan/DPO. Namun, pada 27 Juni 2013, terpidana yang melakukan pembunuhan terhadap dua anggota Brimob di Poso tersebut menyerahkan diri ke Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 1307/Poso. Kang Su divonis delapan tahun kurungan penjara dan telah menjalani masa hukuman selama enam tahun.
Lapas Kelas II A Kota Metro telah mengusulkan 402 nama narapidana dari total 572 warga binaan dan tahanan, namun 327 orang saja yang mendapatkan remisi Idul Fitri.
"Rinciannya 325 orang mendapatkan Remisi Khusus 1 (RK1) atau pengurangan masa hukuman mulai dari satu hingga enam bulan, serta hanya dua orang saja yang mendapatkan Remisi Khusus 2 (RK2) dan dinyatakan bebas, sehingga dapat berkumpul bersama keluarga di momen Lebaran 2019," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
BPJS Ketenagakerjaan DIY dan Pemda gelar vendor briefing. Kontraktor diminta wajib lindungi pekerja konstruksi lewat program JKK dan JKM.
Presiden Prabowo meminta pamong praja muda melayani rakyat dengan rendah hati, jujur, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Polda Lampung memusnahkan narkoba senilai Rp264,9 miliar dan 166 senjata api rakitan hasil pengungkapan kasus sepanjang Januari-Juli 2026.
Pemkot Magelang mengajak warga melaporkan pungli melalui forum Sapa Warga untuk memperkuat integritas dan pelayanan publik yang bersih.
Usulan penambahan lampu lalu lintas di Sleman yang diajukan sejak 2022 belum ditindaklanjuti. Dishub fokus pada keselamatan dan manajemen lalu lintas.
Myanmar mengesahkan UU anti-penipuan daring dengan ancaman hukuman mati. Jawa Barat tercatat menjadi provinsi dengan laporan scam tertinggi di Indonesia.