Advertisement
Paslon 02 Tuntut 17,5 Juta DPT Dihapus, KPU: Tak Masuk Akal
Prabowo Subianto (tengah) didampingi Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyampaikan konferensi pers tentang klaim kemenangan di rumahnya, Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4 - 2019) malam. (Antara/Galih Pradipta)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Materi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang berupa tuntutan menghapus 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) dinilai tidak masuk akal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun mempertanyakan hal itu.
Komisioner KPU Viryan Azis di Jakarta, Senin (27/9/2019), mengatakan DPT Pilpres 2019 sebanyak 192 juta, DPT Pilpres 2014 190 juta, dan DPT Pilpres 2009 sejumlah 176 juta. Apabila dikurangi 17,5 juta DPT yang dianggap bermasalah, DPT Pilpres 2019 menjadi 175 juta.
Advertisement
"Jumlah tersebut lebih rendah daripada DPT Pilpres 2009. Nah masuk di akal atau tidak kalau itu KPU lakukan? Jadi itu hal sederhana yang bisa kami sampaikan terkait dengan gugatan tersebut," ujar Viryan.
KPU, ujar dia, sudah menindaklanjuti rekomendasi tim kampanye paslon 01 dan 02 pada 14 April 2019, tiga hari sebelum pencoblosan.
BACA JUGA
Viryan menekankan 17,5 juta DPT yang dituding invalid itu disampaikan setelah tahapan penyusunan DPT pada 15 Desember 2017 hingga 15 Desember 2018. Tetapi KPU tetap menindaklanjutinya.
"Kita ketahui mulai bulan September, Oktober, November dan Desember tersebut BPN 02, TKN 01 itu terus memberikan masukan dan KPU kabupaten responsif menindaklanjuti masukan-masukan tersebut dan itu bisa kita lihat dalam penyusunan DPT dilakukan sampai dengan tiga kali penetapan," jelas Viryan.
Ia mengatakan KPU sudah selesai menindaklanjuti dan melakukan penyerahan dokumen hasil tindaklanjut pada 14 April 2019 kepada TKN 01 diwakili Aria Bima, sementara BPN 02 diterima oleh Hashim Djojohadikusumo.
Ada pun pokok gugatan Prabowo-Sandiaga yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait teknis penyelenggaraan pemilu, yakni 17,5 DPT dinilai invalid, Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) serta formulir C7 yang disebut dihilangkan di sejumlah daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara/Solopos.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa M 4,6 Guncang Agam Sumbar, Dipicu Sesar Aktif
20 Ribu Buruh Gelar Demo KSPI Tuntut Kenaikan UMP Jakarta
Aktivitas Semeru Didominasi Gempa Erupsi, Status Siaga
BMKG: Hujan Ringan Guyur Sebagian Besar Wilayah RI
Advertisement
Waspada Penipuan Siber Berkedok Ucapan Hari Raya dan Hadiah Palsu
Rusia Tegaskan Dukungan Penuh ke China soal Taiwan
Gus Yahya: Persoalan Internal PBNU Sudah Selesai
46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
Pemilih Muda Absen di Pemilu Myanmar Besutan Junta
Advertisement
Crazy Rich China Pilih Pindahkan Jet Pribadi ke Singapura dan Jepang
Kepala AD Malaysia Dinonaktifkan Terkait Dugaan Korupsi
Ribuan Wisatawan Malaysia Manfaatkan Kereta Cepat Whoosh
Toko Alkohol di Riyadh Kini Bisa Diakses Ekspatriat Premium
Pemilu Myanmar Digelar, Pertama Sejak Kudeta Militer 2021
Advertisement
Pemerintah Targetkan 15.000 Rumah Pascabanjir Rampung 3 Bulan
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Menyusuri Sungai Sekonyer, Gerbang Wisata Orang Utan Tanjung Puting
Advertisement
Berita Populer
- Perbedaan UMP, UMK, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
- 1.882 Napi Risiko Tinggi Dipindah ke Nusakambangan
- PSIM Jogja Tak Berencana Tambah Striker di Paruh Musim
- 11 IP Lokal Hiasi Kereta KAI Saat Libur Nataru
- Gempa M4,7 Guncang Pasaman, BMKG Pastikan Tak Tsunami
- DK PBB Gelar Sidang Darurat soal Israel Akui Somaliland
- KPI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Aceh Tamiang
Advertisement
Advertisement
