Advertisement
PPP Ogah Ada Parpol Rasa Oposisi di Koalisi Jokowi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan adanya kejelasan aturan bagi parpol-parpol koalisi yang ada di lingkaran capres Joko Widodo.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkap bahwa komitmen merupakan syarat utama partai politik bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pengusung Jokowi-Ma'ruf.
Sebelumnya PAN dan Demokrat santer diprediksi akan masuk ke koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf yang telah ditetapkan sebagai pemenang pemilu oleh KPU. Arsul pun mengakui koalisi merupakan kesepakatan politik yang bersifat dinamis, sehingga menyerahkan seluruh keputusan kepada capres Joko Widodo.
Tetapi, menurut Arsul, harus ada kejelasan tata aturan sejak awal, bagi anggota koalisi, agar bisa sama-sama menjaga etika. Dirinya memberi contoh, apabila sesama parpol koalisi pemerintah ingin mengkritisi kebijakan, atau memiliki masalah internal harus ada mekanisme yang dirancang terlebih dahulu.
"Bukan tidak boleh mengkritisi, tapi jangan sudah di dalam pemerintahan, tapi nanti ada elemen partainya yang berteriak-teriak di luar seperti oposisi. Itu yang kalau PPP nggak mau," ungkapnya di Posko Cemara TKN Jokowi-Ma'ruf, Kamis (23/5/2019).
"Kritik-kritik dan kemudian keinginan, itu harus disampaikan di dalam wadah koalisi. Jangan dilempar ke publik lebih dulu, baru ditarik ke dalam. Nah, ini yang PPP menyampaikan kepada Pak Presiden agar kalau pun ada tambahan koalisi, termasuk yang ada di dalam koalisi, jangan ada koalisi rasa oposisi," tambahnya.
Oleh sebab itu, PPP mengusulkan ada Pakta Tertulis atau Kontrak Politik yang pakem antara anggota parpol KIK, berlaku hingga 2024. Terlebih, Jokowi sudah tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden lagi.
Menurut Arsul, kejelasan komitmen sejak awal dengan kontrak politik, dirasanya mampu membuat suasana internal koalisi lebih kondusif, seperti pernah diterapkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kan sekali lagi, kalau jadi anggota partai koalisi itu harus membebek semua kebijakan pemerintah? Tidak. Tapi kan ada mekanisme, ada di mana tempat berdebatnya, dan kemudian kalau di parlemen itu harus kita tata," ujar pria yang juga dipercaya sebagai Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf ini.
"Nah, itu yang ingin kami usulkan agar aturan mainnya itu jelas. Jangan katakanlah, seperti kemarin ada yang di koalisi, tapi ada juga tokohnya yang beroposisi terus-menerus juga saat pemerintah Pak SBY yang kedua juga begitu. Saya kira itu bukan tradisi yang baik lah," tambahnya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement