Advertisement
PPP Ogah Ada Parpol Rasa Oposisi di Koalisi Jokowi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan adanya kejelasan aturan bagi parpol-parpol koalisi yang ada di lingkaran capres Joko Widodo.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkap bahwa komitmen merupakan syarat utama partai politik bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pengusung Jokowi-Ma'ruf.
Sebelumnya PAN dan Demokrat santer diprediksi akan masuk ke koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf yang telah ditetapkan sebagai pemenang pemilu oleh KPU. Arsul pun mengakui koalisi merupakan kesepakatan politik yang bersifat dinamis, sehingga menyerahkan seluruh keputusan kepada capres Joko Widodo.
Tetapi, menurut Arsul, harus ada kejelasan tata aturan sejak awal, bagi anggota koalisi, agar bisa sama-sama menjaga etika. Dirinya memberi contoh, apabila sesama parpol koalisi pemerintah ingin mengkritisi kebijakan, atau memiliki masalah internal harus ada mekanisme yang dirancang terlebih dahulu.
"Bukan tidak boleh mengkritisi, tapi jangan sudah di dalam pemerintahan, tapi nanti ada elemen partainya yang berteriak-teriak di luar seperti oposisi. Itu yang kalau PPP nggak mau," ungkapnya di Posko Cemara TKN Jokowi-Ma'ruf, Kamis (23/5/2019).
"Kritik-kritik dan kemudian keinginan, itu harus disampaikan di dalam wadah koalisi. Jangan dilempar ke publik lebih dulu, baru ditarik ke dalam. Nah, ini yang PPP menyampaikan kepada Pak Presiden agar kalau pun ada tambahan koalisi, termasuk yang ada di dalam koalisi, jangan ada koalisi rasa oposisi," tambahnya.
Oleh sebab itu, PPP mengusulkan ada Pakta Tertulis atau Kontrak Politik yang pakem antara anggota parpol KIK, berlaku hingga 2024. Terlebih, Jokowi sudah tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden lagi.
Menurut Arsul, kejelasan komitmen sejak awal dengan kontrak politik, dirasanya mampu membuat suasana internal koalisi lebih kondusif, seperti pernah diterapkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kan sekali lagi, kalau jadi anggota partai koalisi itu harus membebek semua kebijakan pemerintah? Tidak. Tapi kan ada mekanisme, ada di mana tempat berdebatnya, dan kemudian kalau di parlemen itu harus kita tata," ujar pria yang juga dipercaya sebagai Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf ini.
"Nah, itu yang ingin kami usulkan agar aturan mainnya itu jelas. Jangan katakanlah, seperti kemarin ada yang di koalisi, tapi ada juga tokohnya yang beroposisi terus-menerus juga saat pemerintah Pak SBY yang kedua juga begitu. Saya kira itu bukan tradisi yang baik lah," tambahnya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Tak Lagi Internasional, Bandara Adi Soemarmo Turun Kelas Berstatus Domestik
- Berkeliaran di Bandara Berhari-hari, Seekor Orang Utan Diamankan BKSDA
- Ada Pemeliharaan, Cek Jadwal Pemadaman Listrik Kulon Progo Hari Ini (27/4/2024)
- Manfaatkan Layanan Cicilan Dana Bulanan, Begini Cara Sulap Utang agar Untung
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Pilkada Kulonprogo: Pendaftaran Panwascam Dibuka, Kebutuhan Formasi Menunggu Hasil Tes
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement