Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Langgar Putusan MK dan Berpotensi Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/10/2018)./ANTARA-Reno Esnir
Harianjogja.com,JAKARTA-- Anggota Dewan Pembina Tim Badan Pemenangan Nasional (BNP) Amien Rais mangkir pada pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin (20/5/2019). Polisi akan menjadwalkan pemanggilan ulang.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengungkapkan bahwa tim penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Amien Rais agar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Eggi Sudjana dalam perkara dugaan tindak pidana makar hari ini pukul 10.00 WIB.
Namun, menurut Argo, hingga sore ini, Amien Rais tidak kunjung datang tanpa keterangan apapun baik dari Kuasa Hukumnya maupun dari Amien Rais sendiri, sehingga penyidik akan menjadwalkan pemanggilan ulang pada pekan depan.
"Tim penyidik sudah menjadwalkan beliau untuk hadir sebagai saksi hari ini pukul 10.00 WIB tadi. Tapi sampai saat ini belum hadir, dan kami juga belum mendapatkan keterangan apapun terkait ketidakhadirannya," tuturnya, Senin (20/5).
Dia mengimbau agar Amien Rais tidak mangkir lagi pada panggilan keduanya pekan depan. Menurut Argo, tim penyidik membutuhkan keterangan dari Amien Rais agar perkara tindak pidana makar yang menjerat Eggi Sudjana bisa terang-berderang.
"Beliau kan katanya negarawan dan pemimpin bangsa yang taat pada hukum, karena itu semoga saja pada panggilan yang berikutnya beliau bisa hadir," katanya.
Seperti diketahui, kasus tersebut berangkat dari laporan kubu Jokowi-Maruf Center (Pro Jomac) yang telah dilimpahkan dari Bareskrim Polri ke Polda Metro Jaya.
Diketahui, Supriyanto, seorang relawan dari Jokowi-Maruf Center (Pro Jomac) melaporkan Eggi Sudjana ke Bareskrim Polri pada Jumat (19/4/2019). Eggi dilaporkan atas tuduhan penghasutan.
Laporan tersebut diterima polisi dengan nomor laporan nomor: LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan.
Perkara yang dilaporkan adalah Tindak Pidana Pengaduan Palsu UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 220 KUHP Pencemaran Nama Baik UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 310 KUHP.
Tidak hanya itu, Eggi juga dilaporkan seorang wanita bernama Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya pada Rabu (24/4/2019).
Pelaporan itu disampaikan Dewi lantaran Eggi dituding berencana melakukan makar terkait seruan people power yang disampaikan melalui pidatonya.
Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/2424/IV/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus.
Tindakan pidana yang dilaporkan adalah dugaan pemufakatan jahat atau makar.
Selain itu, Eggi juga dilaporkan atas dugaan melanggar UU ITE Pasal 107 KUHP juncto Pasal 87 KUHP atau Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Reaktivasi Bandara Adisutjipto diyakini dongkrak wisata, UMKM, dan ekonomi Sleman. Ini dampak dan strateginya.
Pemkot Jogja memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 dengan menggelar kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Balai Kota Jogja, Selasa (2/6)
Cara cek PIP 2026 secara online pakai NISN dan NIK, lengkap syarat penerima dan besaran bantuan terbaru.
Ratusan driver Gojek di Jogja gelar aksi solidaritas kawal sidang Nadiem Makarim. Mereka menuntut transparansi dan keadilan bagi sang pendiri Gojek.
DPUPRKP) Gunungkidul akan melanjutkan proyek normalisasi luweng yang mulai dilaksanakan di 2025. Di tahun ini, normalisasi akan menyasar Luweng Gabluk Ponjong.