Advertisement
Tidak Ikut Aksi 22 Mei di KPU, Demokrat Tetap Koalisi BPN
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik konsep kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Jakarta, Senin (8/4/2019). - ANTARA/Aditya Pradana Putra
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan memastikan tidak akan keluar dari koalisi parpol pendukung capres Prabowo-Sandi, namun tidak akan terlibat dalam aksi massa tanggal 22 Mei 2019 untuk mempersoalkan hasil Pemilu serentak 2019.
Hinca menekankan pihaknya akan berada dalam koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi hingga pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pilpres pada 22 Mei 2019.
Advertisement
Dia menegaskan bahwa jika Demokrat pergi sebelum hasil akhir diumumkan KPU, maka sama halnya Demokrat "walk out" dari pertandingan yang sedang berlangsung.
"Bagaimana kau sedang bermain bola belum selesai, terus kau pergi dari luar lapangan. Biarkan kami di dalam lapangan sampai peluit ini ditiup berakhir. Nanti kalau kau tinggalkan pertandingan sebelum peluit ditiupkan itu WO, tidak "fair"," kata dia.
BACA JUGA
Hanya saja Hinca memastikan tidak akan ikut melakukan aksi ke KPU untuk menggugat kecurangan pemilu. Sejumlah elemen masyarakat dan pendukung pasangan capres Prabowo-Sandi akan menggelar aksi kedaulatan rakyat pada saat pengumuman KPU tersebut.
“Demokrat ndak ikut itu," kata Hinca menanggapi sikap partainya atas aksi tersebut, Senin (20/5/2019).
Hinca mengatakan bilamana terdapat dugaan kecurangan dalam pemilu, Demokrat memilih untuk mengikuti alur konstitusional melalui pengaduan kepada Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.
Dia mengatakan selama ini Demokrat mendukung penuh pelaporan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo kepada Bawaslu karena langkah itu adalah jalur yang konstitusional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
MK Tegaskan Polisi Aktif Harus Mundur Saat Jadi Pejabat Sipil
Dwi Ariyanto Asal Boyolali Hilang, Terakhir ke Pasar Burung
KPAI Soroti Dai Cium Anak, Bisa Masuk Pelanggaran Hukum
Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo dan dr Tifa Diperiksa Polisi
Advertisement
Jembatan Hongqi di China Ambruk, Baru Saja Diresmikan
BMKG: Badai Geomagnetik G4 Tak Berdampak Signifikan di Indonesia
KPK Lanjutkan Penggeledahan di Riau Usai OTT Gubernur Abdul Wahid
Prabowo Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara Korban Kriminalisasi
Polisi Temukan Siswi SMA Tangerang Hilang Selama Sepekan
Advertisement
BMKG Imbau Waspadai Hujan Petir di Sejumlah Wilayah Indonesia
AirNav Prediksi Puncak Arus Udara Natal-Tahun Baru 19 Desember
Topan di Filipina Tewaskan 259 Orang, 114 Masih Hilang
Korban Topan di Filipina Tembus 259 Orang, 114 Masih Hilang
Kemenkes Gandeng Psikolog Bantu Pulihkan Trauma Siswa SMA 72
Advertisement
UE Bentuk Badan Intelijen Baru, Pegawai Lama Protes
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Vonis Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon Dibacakan 20 November
- Ponakan Prabowo Rahayu Saraswati Masih Pertimbangkan Mundur
- UAD dan Unisa Luncurkan Revitalisasi Peran Lansia di Ekonomi Desa
- Bersepeda Teratur Bantu Lansia Panjang Umur dan Sehat
- PSIM Jogja Siapkan Lampu Baru Stadion Sultan Agung
- KAI Siagakan 735 Petugas di 177 Titik Rawan Jelang Nataru
- Kemenkeu Integrasikan Pajak, Bea Cukai, dan PNBP
Advertisement
Advertisement
