Advertisement

Soal Keputusan KPU, Ini Ajakan Muhammadiyah kepada Warga...

Choirul Anam
Sabtu, 18 Mei 2019 - 21:47 WIB
Sunartono
Soal Keputusan KPU, Ini Ajakan Muhammadiyah kepada Warga... Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, di Malang, Sabtu (18/5/2019). - Istimewa

Advertisement

Harianjogja.com, MALANG — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau kepada masyarakat untuk menerima keputusan KPU pada Rekapitalusasi Pilpres, 22 Mei 2019 nanti.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan sudah menjadi sikap resmi Muhammadiyah yang berlaku di Tanah Air, pada 18 April yang lalu, yakni mengajak seluruh warga negara dan bangsa untuk berpijak di atas hukum dan konstitusi.

Advertisement

“Harus menerima apa yang diputuskan KPU,” katanya pada Kajian Ramadan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu (18/5/2019) siang.

Bagi yang tidak puas, kata dia, bahkan jika ada kesalahan dan kecurangan, maka silakan dibawa ke ranah hukum agar semuanya transparan. Tentu harus dikawal juga. Di tengah polariasi kehidupan bangsa Indonesia seusai pelaksanaan Pemilu, Muhammadiyah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan semua pihak untuk mengedepankan asas langsung, umum, bebas dan rahasia dalam proses penghitungan, sampai pada tahap pengumuman. Juga berdiri tegak di atas konstitusi dan hukum yang berlaku.

Dia menegaskan, Pemilu jangan sampai membuat retak sebagai bangsa karena jusrtru kekuatan sebagai bangsa pada aspek persatuan.

Sejak Indonesia mengamandemen Undang-undang Dasar tahun 1945, ada satu ayat yang ditambahkan, yang dulu tidak ada di UUD 45 asli, yakni, “Indonesia negara hukum”.

“Kepada mereka yang dulu terlibat dalam amandemen, mohon dibaca kembali. Bahwa Indonesia, negara hukum. Artinya, menyelesaikan segala masalah lewat hukum. Penegak hukum juga harus adil dan menegakkan hukum sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ketika semua pihak menjujung politik nilai, kata Haedar, maka kita akan berhadapan dengan politik yang pragmatis-oportunistik. Dalam bahasa lain yakni politik jahiliyah, atau politik ketertinggalan dan keterbelakangan, secara nilai.

“Kita ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk membangun umat terbaik dan bangsa unggulan,” ungkapnya.

Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur KH. Saad Ibrahim menegaskan, di tengah dinamika kehidupan kebangsaan ini, Pimpinan Wilayah Jawa Timur menangkap momentum dengan mengangkat tema Kajian Ramadhan tahun ini yakni “Mewujudkan Khairu Ummah” yang dihadiri Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Jawa Timur.

Rektor UMM Fauzan menegaskan melalui Kajian Ramadan dengan tema “Mewujudkan Kairu Ummah” maka diharapkan dapat dijadikan sebagai ajang konsolidasi persyarikatan Muhammadiyah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Ini Rekayasa Lalu Lintas yang Disiapkan Polres Bantul Untuk Atasi Kemacetan saat Libur Lebaran

Bantul
| Jum'at, 29 Maret 2024, 19:17 WIB

Advertisement

alt

Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII

Wisata
| Senin, 25 Maret 2024, 20:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement