Potensi Korupsi Pemilihan Rektor Ada di Kemenristekdikti

Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku potensi korupsi pada pemilihan rektor perguruan tinggi ada di Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementeriaan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Hal itu disampaikan menyusul banyaknya laporan yang diterima KPK terkait potensi-potensi korupsi pemilihan rektor tersebut.
"Jadi KPK mendapatkan laporan bahwa sistem pemilihan rektor itu mempunyai potensi-potensi korupsi seperti itu," katanya, Rabu (15/5/2019).

Menurut Syarif, KPK telah bergerak untuk menindaklanjuti laporan yang diduga adanya tindak pidana korupsi pemilihan rektor. Diduga celah korupsi yang digunakan adalah penyalahgunaan suara.

"Jadi karena di Kemenristekdikti ada kuota yang diberikan kepada Menteri berupa yang nilainya 30 persen, dan itu disalahgunakan," kata dia.

KPK mengupayakan sistem pencegahan seperti mengendalikan konflik kepentingan di dalam perguruan tinggi, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dan memperbaiki tata kelola di perguruan tinggi. “Salah satunya tentang bagaimana memperbaiki sistem pemilihan rektor."

Syarif juga meminta agar masyarakat melaporkan ke KPK apabila menemukan kejanggalan-kejanggalan baik dalam pemilihan rektor, pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi maupun dugaan konflik kepetingan.

"Khusus untuk pemilihan rektor itu kami betul-betul sangat konsen. Kami sudah bicarakan dengan Menristekdikti, kami berharap tidak akan ada lagi ke depan, termasuk juga dengan Kementerian Agama," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia