Advertisement
Penolak Perpanjangan Izin FPI Makin Banyak, Mendagri Belum Juga Lakukan Pembahasan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat ditemui awak media seusai kegiatan di UGM, Rabu (6/2/2019). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Masa berlaku izin ormas Front Pembela Islam (FPI) akan berakhir pada Juni 2019. Sampai saat ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku belum membahas soal perpanjangan izin itu.
"Kami belum bahas," ujar Tjahjo di Hotel Santika Premier, Hayam Huruk, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Menurut dia, belum membahas perpanjangan izin FPI, karena belum ada surat pengajuan perpanjangan izin dari FPI kepada Kemendagri.
"Karena belum ada pengajuan izinnya," kata dia.
Sementara itu, sebelumnya muncul petisi yang menuntut agar izin ormas Front Pembela Islam (FPI) tidak diperpanjang alias ditolak. Petisi penolakan tersebut terpantau semakin meningkat.
Pantauan Suara.com, petisi yang dibuat oleh akun bernama Ira Bisyir melalui laman Change.org berjudul 'Stop Ijin FPI' telah ditandatangani sebanyak 413.530 hingga pukul 12.52 WIB pada Rabu (15/5/2019).
Izin FPI akan berakhir pada 20 Juni 2019 mendatang. Berbagai polemik mulai muncul di kalangan masyarakat. Banyak yang menilai FPI sebagai ormas radikal dan penuh kekerasan sehingga mendesak agar Kemendagri mencabut izinnya.
Namun, tak sedikit pula orang yang merasakan manfaat dari kehadiran ormas ini. Salah satunya adalah aksi cepat tanggap para anggota FPI di lokasi bencana, lebih cepat dibandingkan pemerintah setempat.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
AS: UNRWA Tak Akan Dilibatkan Pengiriman Bantuan ke Gaza
Pelaku Kekerasan Seksual Berusia Anak Bisa Dijerat UU TPKS
Imbas Shutdown AS, Virginia Darurat, Program Pangan SNAP Terhenti
Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan di Bareskrim
Advertisement
Mensesneg Sebut Perpres Ojol Rampung Akhir Tahun
Izin Air Tanah AQUA Akan Dievaluasi Kementerian ESDM
Aduan WhatsApp Tembus 28.390 Pesan, Menkeu Bakal Turun Langsung
Moda Transportasi Wajib Ramp Check Jelang Nataru, Ini Alasannya
Sekjen DPR RI Segera Dipanggil KPK
Advertisement
Hamas Ajak Faksi Palestina Bahas Tahap Baru Gencatan Gaza
Natalius Pigai Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Mahasiswa Udayana
Purbaya: Ada Petugas di Bea Cukai Diperiksa Kasus Limbah CPO
Kasus Korupsi, KPK Tegaskan Biro Haji Harus Kooperatif Saat Diperiksa
Dedi Mulyadi Sering Sidak ke Pabrik-Pabrik, Ini Alasannya
Advertisement
Dana TKD Dipangkas, Banyumas Optmalkan Pendapatan Asli Daerah
Berita Pilihan
Advertisement
Memasuki Musim Hujan, Revitalisasi SAH di Kota Jogja Dikebut
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Raperda Riset DIY Masuki Tahap Akhir dan Segera Disahkan
- Wapres Gibran Sebut Prabowo Setuju Pembentukan Dirjen Pesantren
- Berkisah, Game Karya Dua Siswi SMAN 5 Jogja Latih Anak Kelola Emosi
- Dugaan Korupsi, Ketua Bawaslu RI Dilaporkan ke KPK
- Google Dukung Energi Gas Rendah Emisi untuk Data Center
- Cerita Penerima Ganti Rugi Tol di Kulonprogo, Didatangi Sales dan Bank
- Kolaborasi RI-Brasil Dorong Pengembangan Energi Terbarukan
Advertisement
Advertisement
