Advertisement
Pemerintah Ogah Bentuk Tim Pencari Fakta Kematian Hampir 500 KPPS

Advertisement
Harianjogja.conm, JAKARTA- Pemerintah ogah membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki kematian hampir 500 petugas KPPS yang bertugas saat Pemilu 2019.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan tak perlu dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dan ribuan lainnya sakit saat bertugas selama Pemilu 2019.
Advertisement
"Apa itu pencari fakta, nggak perlu pencari fakta," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Pernyataan Moeldoko menyusul muncul desakan pembentukan TGPF. Desakan tersebut disampaikan Kolaborasi Milenial Nusantara (KMN), sebuah wadah gabungan elemen dokter, advokat, pelajar, yang mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis (9/5/2019) lalu.
Menurut Moeldoko, yang diperlukan yakni seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek terkait autopsi verbal.
"Ini kan, tim yang diperlukan adalah tim yang tadi disampaikan menteri kesehatan. Untuk mencari faktor-faktor sisi kesehatan, beban kerjanya itu yang perlu dicari," kata dia.
Tak hanya itu, mantan Panglima TNI itu menuturkan dari saran yang disampaikan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), perlu juga dicari tahu mengenai resiko pekerjaaan dari petugas KPPS yang sakit maupun yang meninggal.
"Jadi masukan IDI itu bagus. Risiko pekerjaan, nah ini perlu kita cari risiko pekerjaan itu, apakah pekerjaannya terlalu berlebihan 11 jam atau 12 jam atau 8 jam ini cari. ini resiko pekerjaan ini bagus jadi masukan. Hal-hal yang seperti itu yang diperlukan untuk memperbaiki ke depan beban kerja semakin proposional," tandasnya.
Sebelumnya, KMN yang merupakan gabungan dari elemen dokter, advokat, pelajar mendatangi kantor Komnas HAM, Kamis (9/5/2019).
Mereka mendesak Komnas HAM agar segera membentuk TGPF terkait ratusan petugas pemilu yang meninggal dan ribuan yang sakit saat bertugas selama Pemilu 2019
"Kami melihat ada tanda-tanda kematian yang tidak wajar, karena 456 kematian ini terjadi dalam waktu tiga minggu saja sejak pemilu," kata Inisiator KMN Dhienda Nasrul di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).
Ia mendesak Komnas HAM untuk membentuk TGPF lantaran selama ini kematian ratusan petugas pemilu tersebut belum mendapatkan hasil diagnosis yang jelas.
"Kami telusuri diagnosa, hasilnya tidak transparan oleh KPU. Tidak jelas usia latar belakang, kasusnya seperti apa. Kami menduga ada yang ditutupi seperti bunuh diri," ucap Dhienda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement

Becak Kayuh Bertenaga Listrik Resmi Mengaspal di Malioboro, Bentor Akan Dibatasi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement