Advertisement
FPI Kerahkan 1.500 Advokat, Sebut Jokowi Kriminalisasi Lawan Politik
Ketua Umum (Ketum) FPI, KH Ahmad Sobri Lubis - JIBI/Bisnis Indonesia/Sholahuddin Al Ayyubi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Front Pembela Islam (FPI) akan mengerahkan 1.500 advokat untuk memberikan bantuan hukum terhadap aktivis dan ulama yang terjerat perspalan hukum.
Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis, menuding aparat penegak hukum semakin sewenang-wenang. Alasannya, mereka menganggap paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin melakukan kecurangan saat perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Advertisement
Sobri menuding Jokowi-Maruf Amin tengah memaksakan kemenangannya. Karena itu, tudingnya, seluruh tokoh yang mengetahui kecurangan itu langsung dikriminalisasi dan ditetapkan sebagai tersangka.
"Sebenarnya mereka [Jokowi-Maruf Amin] sudah kalah, akhirnya berbuat curang untuk menang dan memaksakan kehendak dengan cara kriminalisasi lawan-lawan politiknya. Intinya ini bakal diktator," tuturnya, Senin (13/5/2019).
Sobri mengklaim 1.500 advokat itu akan bahu-membahu membantu aktivis dan ulama yang menghadapi kasus hukum. Dia meyakini bahwa semua kasus yang dijeratkan kepada orang-orang tersebut terkesan dipaksakan dan ditangani secara terburu-buru.
"Coba kita lihat saja contoh kasus Ustaz Bachtiar Nasir yang dituduh money laundering. Kasusnya itu sudah selesai. Sudah tidak bisa masuk ke pidana. Boro-boro dia ngambil uang, yang ada dia sudah keluarkan uang untuk 212," katanya.
Beberapa orang yang dia maksud di antaranya Eggi Sudjana, Permadi, Maaher At-Thuwailibi alias Soni Eranata, Ahmad Haikal Hasan, Kivlan Zen, dan Lieus Sungkharisma alias Li Xue Xiung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertifikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
