Advertisement
Mahfud MD : Ada yang Ingin Mengganti Pancasila dengan Khilafah
Advertisement
Harianjogja.com, BANDUNG – Upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah diklaim pemerintah benar-benar terjadi di Indonesia.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mohammad Mahfud MD mengungkapkan ada pihak yang ingin mengganti ideologi Pancasila ke khilafah. Namun, upaya itu tak pernah berhasil karena rakyat sudah memutuskan ideologi Pancasila tak bisa diganggu gugat.
Advertisement
Hal itu dinyatakan Mahfud MD saat mengisi kuliah umum di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4/2019).
Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, Pancasila dalam perjalanan kerap diuji kebenarannya bahkan lewat pemberontakan seperti Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI TII).
BACA JUGA
"Dulu yang menolak itu DI TII dan Permesta. Tapi, Pancasila selalu menang dalam ujian, rakyat ingin negara tidak beralih ideologi. Kita hari ini sudah merumuskan bahwa Pancasila adalah dasar ideologi yang tepat dan cocok untuk Indonesia," kata Mahfud.
Pada 1998 dan 1999, saat rezim otoriter Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto tumbang, upaya mengganti Pancasila dengan ideologi khilafah kembali menguat.
Saat itu usaha pihak tersebut dilakukan melalui jalur politik yakni dengan turut serta dalam pemilu yang diikuti oleh 48 partai politik.
"Tahun 98 Pak Harto (Suharto) jatuh dan ada usulan Pancasila diganti. Dari 48 partai yang ikut Pemilu tahun 1999, ada yang menghendaki Pancasila diganti hanya 13 persen, sisanya masih ingin Pancasila. Tapi dari 13 persen ada yang hanya menunggangi, sehingga yang ingin Indonesia menjadi negara Islam enggak sampai 9 persen," tutur dia.
Meski gagal saat itu, upayata mengganti ideologi Pancasila terus terjadi sampai sekarang.
Menurut Mahfud sekarang masih ada sebagian rakyat Indonesia yang ingin Indonesia jadi negara Islam dengan mengganti Pancasila ke sistem khilafah.
Mahfud menilai hal itu wajar saja jika dilakukan melalui jalur konstitusional seperti ikut Pemilu. Yang tidak wajar jika menggunakan cara-cara radikal.
"Kalau mau (mengganti ideologi Pancasila) ya ikut Pemilu. Tidak usah pakai tindakan radikal, lewat pemberontak kalah, lewat jalur pemilu kalah, lalu mau dengan cara apalagi untuk menganti Pancasila?" ujar mantan Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
- Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
- Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Advertisement
Program Makan Gratis Gunungkidul Tuntas Tapi Dana Masih Tersisa
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Anak Rentan Tumbang Akibat Kelelahan Arus Balik Jelang Masuk Sekolah
- Wisatawan Nekat Terobos TPR Parangtritis demi Hindari Tiket Masuk
- Kasus Campak Nasional Anjlok Drastis hingga 95 Persen
- Bukan Sekadar Alternatif Susu Ini Keunggulan Susu Unta
- Fee 5 Persen dan Ancaman Mutasi Terkuak di Sidang Abdul Wahid
- Wisatawan Bayar Dua Kali Lipat di Parangtritis, Ini Kata Dinpar Bantul
- Ekspor Batu Bara Kena Pungutan Baru, Berlaku Mulai 1 April 2026
Advertisement
Advertisement







