Kepala BGN Jawab Desakan Hentikan MBG, Fokus Benahi Tata Kelola
Kepala BGN Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dihentikan oleh BGN karena merupakan program Presiden Prabowo Subianto.
Tangkapan layar video diduga surat suara tercoblos. /Ist-twitter
Harianjogja.com, JAKARTA- KPU dan Bawaslu dinilai tidak tegas mengusut kasus dugaan kecurangan pemilu surat suara tercoblos di Malaysia.
Calon anggota legislatif (Caleg) PAN Eggi Sudjana mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap tegas untuk mengusut kasus dugaan surat suara tercoblos pada gambar Paslon nomor urut 01 Joko Widodo - Ma\'ruf Amin di Malaysia.
Eggi meminta Bawaslu untuk tak segan mendiskualifikasi Jokowi - Ma\'ruf Amin jika terbukti terlibat dalam kasus dugaan surat suara tercoblos di Malaysia.
Selain itu, Eggi juga meminta Bawaslu untuk bersikap tegas kepada Caleg dari Partai NasDem sekaligus putra Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana, yakni Davin Kirana.
"Untuk Partai NasDem diberi tindakan atau sanksi tegas agar tidak boleh ikut serta dalam Pemilu yang akan datang jikalau terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran Pemilu," tutur Eggi di Kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).
Sementara itu, Pitra Romadoni Nasution, pengacara Eggi menilai Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak tegas dalam mengusut kasus dugaan surat suara tercoblos di Malaysia. Padahal, Pitra menilai indikasi kecurangan tersebut sudah jelas terjadi.
"Ini kan sudah kecurangan, justru yang perlu kita pertanyakan di sini Bawaslu dan KPU saya rasa di sini mandul dalam menangani kasus ini," tutur Pitra.
Pitra mengaku khawatir jika Bawaslu dan KPU tidak mengusut kasus dugaan surat suara tercoblos di Malaysia secara tegas akan terjadi people power.
"Apabila ini tidak serius ditangani oleh KPU Bawaslu dan Kepolisian maka kemungkinan masyarakat akan berontak terhadap permasalahan ini," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Kepala BGN Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dihentikan oleh BGN karena merupakan program Presiden Prabowo Subianto.
Polresta Magelang menggagalkan dugaan tawuran pelajar di Ngluwar. Sebanyak 12 orang diamankan dan tiga celurit disita sebagai barang bukti.
Kemenkeu memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dipisahkan dari anggaran pendidikan mulai APBN 2028 sesuai putusan MK.
APPBI menegaskan pemasangan pagar di sejumlah mal dilakukan demi ketertiban, bukan karena adanya kekhawatiran terhadap isu keamanan.
PHRI DIY menargetkan okupansi hotel 70% pada Agustus 2026 dengan menggenjot promosi wisata religi dan pasar korporasi di Jogja.
Kereta Petani dan Pedagang KAI telah melayani 35.843 pelanggan hingga Juli 2026, mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.