Advertisement
KPU Minta Jangan Halangi Hak Warga untuk Mencoblos
Ilustrasi. - Solopos/M. Ferri Setiawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Dalam Pasal 510 UU Pemilu disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghalangi warga negara yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS pada Rabu (17/4/2019) mendatang.
"Jangan ada siapa pun yang melakukan tindakan menghalangi warga negara yang punya hak pilih untuk mendatangi TPS," kata anggota KPU RI Ilham Saputra dihubungi di Jakarta, Senin (15/4/2019)
Advertisement
Sanksi pidana yang diberikan berupa penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.
Ilham mengatakan pasal itu diatur dimaksudkan guna mencegah jika ada orang-orang yang menghalangi-halangi seseorang menggunakan hak pilihnya.
BACA JUGA
"Jika ada [menghalang-halangi hak memilih], segera laporkan kepada Bawaslu atau pihak kepolisian," katanya.
Ia mengimbau masyarakat memilih sesuai dengan hati nurani, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.
Sebelumnya, anggota KPU RI Viryan Azis juga mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan pada tanggal 17 April 2019 sebagai hari libur nasional yang spesifik ditujukan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya.
Jika ada perusahaan yang tetap mempekerjakan pegawainya pada hari itu sehingga menyebabkan pegawainya tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dapat dikenai sanksi pidana sesuai yang diatur UU Pemilu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan Aniaya ART di Bintaro
Istri dan Anak Bandar Narkoba Koko Erwin Jadi Tersangka TPPU
KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Genjot Kota Satelit
Prabowo: MBG dan Koperasi Desa Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi
Advertisement
Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
Mantan Kapolres Bima Jadi Tersangka TPPU Kasus Narkoba
Usulan Kurikulum Keselamatan Transportasi Muncul Usai Tragedi Bekasi
SPPG Program MBG Bertambah, Peluang Kerja Ahli Gizi Kian Terbuka
KAI Uji Coba KRL, Lintas Bekasi-Cikarang Mulai Pulih
Advertisement
774 ASN Kemenimipas Langgar Disiplin, 71 Dipecat
Refund Tiket KA Membludak, 4.447 Penumpang Batal Berangkat dari Daop 1
Korban KA Bekasi Timur Didampingi Kemensos, Ini Bentuk Bantuan
Update Kecelakaan KA Bekasi Timur 16 Tewas 91 Luka
Setelah Jogja, Kini Viral Kekerasan Anak di Daycare Terjadi di Aceh
Advertisement
Judi Online Bali Dibongkar, Mahasiswi Terlibat Jaringan Kamboja
Berita Pilihan
- KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Genjot Kota Satelit
- Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
- Usulan Kurikulum Keselamatan Transportasi Muncul Usai Tragedi Bekasi
- Judi Online Bali Dibongkar, Mahasiswi Terlibat Jaringan Kamboja
- Kecelakaan Kereta Bekasi Disorot Ombudsman RI
Advertisement
Pemkot Jogja Siapkan 17 Daycare Pengganti bagi 103 Anak Terdampak
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Sleman Usulkan Proyek Infrastruktur 2026, Fokus Jalan dan Pasar
- Gelombang Protes Internal, Karyawan Google Tolak AI untuk Militer AS
- Evakuasi KRL Bekasi Timur Masih Berlangsung, KAI Batasi Perjalanan
- Jadwal KRL Jogja-Solo 29 April 2026, Berangkat dari Tugu 05.05 WIB
- Jadwal KRL Solo-Jogja 29 April 2026 Lengkap Semua Stasiun
- Kecelakaan Kereta Bekasi Disorot Ombudsman RI
- Duka Korban Kecelakaan KA Bekasi, Kisah Adelia dan Nurlaela
Advertisement
Advertisement
