Advertisement
Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia Masih Gelap, Ini Kata KPU
Tangkapan layar video diduga surat suara tercoblos. - Ist/twitter
Advertisement
Harianjogja.com, MEDAN- Kasus surat suara tercoblos di Malaysia hingga kini masih gelap.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Evi Novida Ginting menyebutkan belum ada keputusan atau rekomendasi soal surat suara yang diduga tercoblos di Malaysia dari Bawaslu.
Advertisement
"Belum ada keterangan soal itu (surat suara yang diduga tercoblos di Malaysia). Sepanjang itu tidak ada, tentu kita (KPU) tetap menganggap proses pemilihan sudah berjalan dengan baik," ujarnya.
Evi juga menegaskan bahwa suara bukan sampah.
"Surat suara itu bukan sampah. Jadi jangan salah mengutip dan karena kita tidak bisa mengakses kasus itu sehingga kemungkinannya surat suara itu tidak akan dihitung," katanya.
Evi.menyebutkan, ada tiga metode pemilihan di Pemilu 2019 di luar negeri.
Pertama, katanya, adalah TPS yang ditempatkan di perwakilan pemerintah di luar negeri.
Kemudian melalui kotak suara keliling dan via pos.
Untuk melalui pos yang dihitung adalah surat suara yang dikirimkan kepada pemilihnya kemudian dikembalikan pemilihnya kepada petugas KPU yang ada di luar negeri.
"Surat suara yang kembali itu yang akan dihitung secara bersamaan pada tanggal 17 April," ujarnya.
Evi juga membantah bahwa KPU tidak siap menghadapi animo pemilih yang tinggi di luar negeri dalam Pemilu 2019.
Oleh karena d luar negeri, maka KPU tidak bisa membuat TPS dengan begitu saja seperti di dalam negeri.
"Jumlah TPS yang tidak banyak memang membuat antrean terjadi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Advertisement
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Advertisement
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
Berita Pilihan
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Advertisement
BPBD Gunungkidul Mulai Salurkan Bantuan Air Bersih ke Warga
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
Advertisement
Advertisement
