Netanyahu Janji Caplok Tepi Barat Palestina Jika Kembali Terpilih
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji mencaplok Tepi Barat, Palestina apabila kembali terpilih sebagai perdana menteri untuk periode selanjutnya.
Netanyahu mengumbar janji itu hanya beberapa hari sebelum pemilihan umum pada 9 April. Ia menyampaikan hal tersebut dalam sebuah wawancara dengan Channel 12 News pada Sabtu (6/4/2019). Sebelumnya, Netanyahu ditanya mengapa tidak memperluas kedaulatan Israel di permukiman yang berada di Tepi Barat.
Advertisement
Aneksasi atau klaim kedaulatan telah dilakukan Israel pada sejumlah kawasan milik negara lain, yakni Yerusalem Timur milik Palestina dan Dataran Tinggi Golan yang merupakan bagian dari Suriah. Dua kawasan itu dicaplok Israel dalam Perang Timur Tengah 1967.
"Siapa bilang kami tidak akan melakukannya? Kami sedang dalam proses dan mendiskusikannya," kata Netanyahu seperti dikutip Reuters, Minggu (7/4/2019).
“Anda bertanya apakah pemerintah akan mengambil langkah selanjutnya, jawabannya adalah 'ya'. Saya akan memperluas kedaulatan Israel," ujar Netanyahu.
Rencana pencaplokan Tepi Barat langsung mendapat reaksi keras dari Palestina. Kepala negosiator Palestina dan pembantu dekat Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Saeb Erekat mengungkapkan Israel akan terus melanggar hukum internasional selama komunitas global terus memberinya impunitas.
"Terutama dengan pemerintahan Trump yang terus mendukung pelanggaran Israel pada hak nasional dan hak asasi manusia rakyat Palestina," ujar Erekat.
Pemukiman warga di wilayah yang diduduki Israel adalah salah isu paling panas dalam upaya untuk memulai kembali pembicaraan damai Israel-Palestina yang dibekukan sejak 2014.
Setelah puluhan tahun membangun pemukiman, Israel memperkirakan ada lebih dari 400.000 warga Israel kini tinggal di Tepi Barat di antara 2,9 juta warga Palestina.
Selain pemukiman di Tepi Barat, terdapat sekitar 212.000 warga Israel yang tinggal di Yerusalem Timur.
Palestina dan banyak negara menganggap permukiman yang dibangun Israel ilegal karena bertentangan dengan hukum internasional.
Berdasarkan Konvensi Jenewa, permukiman di kawasan yang diduduki dalam perang merupakan sesuatu yang dilarang. Israel membantah hal anggapan ini dan menyebut pembangunan permukiman ini dibangun karena alasan kebutuhan keamanan dan koneksi alkitabiah, historis dan politis dengan tanah itu.
Janji Netanyahu untuk menganeksasi Tepi Barat merupakan langkah terbarunya untuk menarik suara di tengah tekanan akan masa depannya sebagai orang nomor satu di Israel.
Sepanjang kampanye, Netanyahu terus diterpa isu keterlibatan dalam kasus korupsi setelah jaksa agung Israel secara terbuka mengumumkan pada bulan Februari bahwa ia bermaksud untuk menuntut Netanyahu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Inggris Dukung Indonesia Tambah Kapal Tangkap Ikan
- Presiden Prabowo dan PM Inggris Sepakat Dukung Gencatan Senjata di Gaza
- RUU Tax Amnesty Tiba-tiba Masuk Prolegnas, Pengamat: Prioritas Saat Ini Justru RUU Perampasan Aset
- Bareskrim Polri Pulangkan DPO Judi Online Situs W88 dari Filipina
- KJRI Hamburg Jerman Resmi Melayani Permohonan Paspor Elektronik
- Koperasi Diminta Bergerak Ikut Bantu Pelaku UMKM dan Perangi Rentenir
- Pembangunan Kesehatan di Indonesia Berkembang, Hanya Saja Masih Menghadapi Kesenjangan dengan Negara Maju
Advertisement
Advertisement