Advertisement
PPATK Cium Ada Politik Uang Jelang Pemilu
Ilustrasi. - Harian Jogja/Nina Atmasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencium aroma potensi politik uang untuk Pemilu 2019. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Firman Firman Shantyabudi.
Hal itu, kata dia, berdasarkan temuan PPATK soal adanya perputaran uang dari dana kampanye yang dinilai sangat masif. Meski begitu, dikatakan Firman bahwa dana kampanye yang diberikan aman-aman saja.
Advertisement
"Artinya, PPATK juga memotret ada kecendurungan memang, moga-moga saya salah karena PPATK tak bisa menuduh. Ini ada laporan inteleligence, membaca dari kecendurungan penarikan dana tunai bisa terjadi dua sampai tiga tahun sebelum Pemilu," kata Firman di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).
"Jadi, kalau tahun ini pelaksanaan kampanye dana yang berputar di bank itu aman, bukan berarti tidak terjadi potensi politik uang. Karena mereka bisa simpan itu uang 2 sampai 3 tahun bisa taruho di safe house barangkali," ujarnya.
BACA JUGA
Terkait temuan itu, PPATK juga telah menyampaikannya kepada Bawaslu agar bisa segera disikapi. Karena menurut Firman, potensi adanya politik uang masih bisa terjadi di kalangan peserta pemilu.
"Ini faktanya, itu sangat potensial, uangnya diambil, dipecah-pecah uangnya dikasih. Ada model berbeda, kami sudah sampaikan ke Bawaslu ini yang perlu dirumuskan kembali, apakah hanya uang, seperti yang kita ketahui dengan serangan fajar dan sebagainya. Atau sesuatu yang bernilai sama untuk bisa dijadikan alat tukar atau jaminan-jaminan," tutur Firman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Kuota Haji Menguat, KPK Siapkan Pengumuman Penting Senin
Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
Dentuman di Langit Israel, Warga Terluka dan Bangunan Rusak
Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
Advertisement
Dapur MBG Kena Sanksi, DPR Minta Perizinan Pelanggar Dicabut
Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
Fee 5 Persen dan Ancaman Mutasi Terkuak di Sidang Abdul Wahid
Kasus Campak Nasional Anjlok Drastis hingga 95 Persen
Meta PHK 700 Karyawan, Alihkan Fokus dari Metaverse ke AI
Advertisement
Tol Serang-Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles Ditutup Sementara
Iran Izinkan Kapal Negara Sahabat Lewati Selat Hormuz di Tengah Blokad
Teror Air Keras: RSCM Ungkap Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus
Badan Gizi Nasional Hentikan Operasional 1.528 SPPG
Jasa Marga Tebar Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Urai Arus Balik
Advertisement
KY Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tahun 2026
Berita Pilihan
- Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
- Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
- Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Advertisement
Parkir Liar di Sirip Malioboro Picu Macet Parah saat Libur Lebaran
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Gunungkidul Tunggu Aturan WFH Pusat demi Hemat BBM
- Pengurus PB HMI Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Pelecehan
- KPK Tegaskan Prosedur Pengalihan Tahanan Yaqut Cholil Qoumas Sah
- Jadwal MotoGP AS 2026: Ujian Dominasi Aprilia di COTA
- MIUI Disuntik Mati, Ini Dampak Besar untuk Pengguna Xiaomi
- 4 Pemain Abroad Timnas Indonesia Tiba Besok, Geypens Jadi Kejutan
- Dispar Kulonprogo Catat Lonjakan Wisatawan, Congot Ungguli Glagah
Advertisement
Advertisement
