Karhutla Meluas, Kemenhut Kerahkan 12.880 Personel di Sumatra dan Kalimantan
Kemenhut mengerahkan 12.880 personel untuk mempercepat pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas Sumatra dan Kalimantan.
Ilustrasi PNS/JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengatakan banyak ASN yang tidak sadar telah melanggar aturan netralitas ASN ketika menggunakan media sosial.
"Banyak ASN yang tidak tahu bahwa ada gambar yang sarat akan kampanye, kemudian dia like di Facebook. Like di Facebook itu sudah dianggap keberpihakan untuk (paslon tertentu)," kata Komisuoner (KASN), Waluyo Martowiyoto, usai sosialisasi implementasi Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pilpres 2019 di Kantor Walikota Jakarta Utara, Selasa (2/4/2019).
Waluyo mengatakan contoh di atas adalah kasus pelanggaran tapi ketika dilakukan pemeriksaan kepada ASN yang terkait, mereka mengatakan tidak tahu jika hal itu adalah pelanggaran. "Kan kasihan ketika ada ASN yang melanggar tapi karena ketidaktahuan," ujarnya.
Oleh karena itu Waluyo menekankan pentingnya pemahaman akan netralitas ASN serta rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam menerapkan netralitas.
"Tugas kita untuk mengingatkan netralitas, mana yang boleh dan tidak boleh. Jadi kalau misalnya dia sudah tahu tapi masih nekat melanggar ya maaf kita sikat," katanya.
Sementara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir menerangkan, netralitas tersebut tertuang pada UU No.5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “ASN tetap punya hak pilih. Tapi tidak boleh pro aktif menyarankan kepada salah satu calon pemimpin,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenhut mengerahkan 12.880 personel untuk mempercepat pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas Sumatra dan Kalimantan.
JFC 2026 digelar di Malioboro dengan 19 kelompok peserta. Parade kostum kreatif mengangkat budaya Jogja sekaligus mendukung pariwisata
BPS menjelaskan desil DTSEN sebagai posisi relatif kesejahteraan keluarga, bukan ukuran mutlak kemiskinan, pendapatan, atau kekayaan.
Mensesneg Prasetyo Hadi membantah Haji Isam ditunjuk sebagai koordinator penanganan karhutla di Kalimantan oleh Presiden Prabowo.
Menhut Raja Juli Antoni memperkuat operasi karhutla Kalsel dengan tambahan armada water bombing dan helikopter dari Riau.
Enam pamong kalurahan ikut Pilur Gunungkidul 2026. Mereka wajib mundur dari jabatan jika ditetapkan sebagai calon lurah pada 8 September.