Advertisement
Pengamat: Facebook Harus Beretika Baik kepada Indonesia!

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Penyedia media sosial Facebook diminta untuk menghormati peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran informasi palsu atau hoaks. Hal itu disampaikan oleh pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio.
Hendri yang juga pengajar di Universitas Paramadina ini di Jakarta, Selasa (19/3/2019) mengatakan, dalam pertemuan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan penyedia layanan media sosial beberapa waktu lalu, hanya Twitter yang hadir, sedangkan Facebook tidak hadir.
Advertisement
"Sayang sekali. Padahal pengguna Facebook di Indonesia sangat banyak. Mereka harus menghormati otoritas Indonesia. Niat baik BSSN untuk berdialog seharusnya dibalas niat baik dengan hadir," katanya.
Menurut riset dari perusahaan media, We Are Social, yang bekerjasama dengan Hootsuite, menyebutkan terdapat 150 juta pengguna media sosial di Indonesia pada tahun lalu dan Facebook menjadi aplikasi media sosial yang paling banyak digemari dengan penetrasi 81% atau sebanyak 121,5 juta pengguna.
Sementara Twitter menguasai 52% atau 78 juta pengguna di Indonesia di belakang Facebook dan Instagram.
Hendri mencontohkan tahun lalu Facebook Indonesia meminta untuk menunda pertemuan dengan Komisi I DPR soal pembahasan kabar bocornya satu juta data privasi pengguna Facebook di Indonesia.
Meski pada akhirnya, mereka mengaku bahwa penundaan karena Facebook masih sibuk dengan pertemuan bersama Kongres Amerika Serikat.
Oleh karena itu, Hendri mendesak Facebook menjelaskan ketidakhadirannya. Ia meyakini pemerintah Indonesia tidak lemah menghadapi penyedia layanan media sosial seperti Facebook, sehingga teguran mesti dilayangkan kepada mereka.
"Facebook harus memiliki etika baik dengan melakukan kunjungan resmi ke BSSN atau hadir ketika diundang kembali," ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara telah bertemu dengan penyedia layanan media sosial Twitter untuk membahas penyebaran informasi palsu atau hoaks di layanan mereka.
"Kami baru saja melakukan pertemuan dengan penyedia layanan. Sayangnya, yang hadir hanya Twitter, Facebook tidak," kata Sekretaris Utama BSSN, Syahrul Mubarak dalam keterangannya belum lama ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Gara-gara Sakit Hati, Pria di Bantul Terekam CCTV Nekat Mencuri Pakaian Dalam Milik Mantan Kekasihnya
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
- Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Advertisement