Advertisement
Pengamat: Facebook Harus Beretika Baik kepada Indonesia!

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Penyedia media sosial Facebook diminta untuk menghormati peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran informasi palsu atau hoaks. Hal itu disampaikan oleh pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio.
Hendri yang juga pengajar di Universitas Paramadina ini di Jakarta, Selasa (19/3/2019) mengatakan, dalam pertemuan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan penyedia layanan media sosial beberapa waktu lalu, hanya Twitter yang hadir, sedangkan Facebook tidak hadir.
Advertisement
"Sayang sekali. Padahal pengguna Facebook di Indonesia sangat banyak. Mereka harus menghormati otoritas Indonesia. Niat baik BSSN untuk berdialog seharusnya dibalas niat baik dengan hadir," katanya.
Menurut riset dari perusahaan media, We Are Social, yang bekerjasama dengan Hootsuite, menyebutkan terdapat 150 juta pengguna media sosial di Indonesia pada tahun lalu dan Facebook menjadi aplikasi media sosial yang paling banyak digemari dengan penetrasi 81% atau sebanyak 121,5 juta pengguna.
Sementara Twitter menguasai 52% atau 78 juta pengguna di Indonesia di belakang Facebook dan Instagram.
Hendri mencontohkan tahun lalu Facebook Indonesia meminta untuk menunda pertemuan dengan Komisi I DPR soal pembahasan kabar bocornya satu juta data privasi pengguna Facebook di Indonesia.
Meski pada akhirnya, mereka mengaku bahwa penundaan karena Facebook masih sibuk dengan pertemuan bersama Kongres Amerika Serikat.
Oleh karena itu, Hendri mendesak Facebook menjelaskan ketidakhadirannya. Ia meyakini pemerintah Indonesia tidak lemah menghadapi penyedia layanan media sosial seperti Facebook, sehingga teguran mesti dilayangkan kepada mereka.
"Facebook harus memiliki etika baik dengan melakukan kunjungan resmi ke BSSN atau hadir ketika diundang kembali," ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara telah bertemu dengan penyedia layanan media sosial Twitter untuk membahas penyebaran informasi palsu atau hoaks di layanan mereka.
"Kami baru saja melakukan pertemuan dengan penyedia layanan. Sayangnya, yang hadir hanya Twitter, Facebook tidak," kata Sekretaris Utama BSSN, Syahrul Mubarak dalam keterangannya belum lama ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement