Pengamat: Penangkapan Romi Beri Citra Positif untuk Jokowi

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan
16 Maret 2019 11:57 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA-- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengamat politik dan hukum dari Universitas Udayana, Jimmy Usfunan, berpendapat penangkapan ini bisa memberikan citra positif untuk Presiden Joko Widodo selaku petahana dalam Pilpres 2019.

"Penangkapan ini tentu akan memberikan pengaruh di dalam konteks politik, namun juga bisa memberikan citra positif bagi petahana (Joko Widodo)," ujar Jimmy ketika dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.

Menurut Jimmy penangkapan Romi dapat dijadikan bukti bahwa di dalam pemerintahan Joko Widodo, tidak ada satu orangpun yang kebal terhadap hukum, bahkan ketua umum sebuah partai koalisi sekalipun.

"Penangkapan ini menunjukkan bahwa dalam proses penegakkan hukumnya ada prinsip persamaan di mata hukum yang sedang dilaksanakan, sehingga penangkapan ini perlu diapresiasi," ujar Jimmy.

Lebih lanjut Jimmy berpendapat supaya Romi mengundurkan diri dari partainya, sebagai bentuk penghormatan Romi terhadap proses penegakkan hukum dan demi kelancaran penegakan hukum.

"Masyarakat akan lebih mengapresiasi bila ada petinggi parpol dalam kontestasi politik ini yang mengundurkan diri, apalagi setelah terjerat dalam OTT KPK," tambah Jimmy.

KPK mengonfirmasi telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi di Jawa Timur.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan jumlah uang yang disita oleh KPK dalam OTT tersebut tidak banyak, namun uang tersebut bukanlah pemberian yang pertama.

Dalam OTT tersebut KPK mengamankan enam orang, salah satunya adalah penyelenggara negara yaitu Ketua Fraksi PPP sekaligus anggota Komisi XI DPR Romahurmuziy alias Romi, tiga orang pejabat Kementerian Agama, satu staf penyelenggara negara, dan satu orang pihak swasta.

Sumber : Antara