Advertisement
Ketum PPP Kena OTT, TKN: Bukti Isu Jokowi Mengkriminalisasi Lawan Politik Tidak Benar
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kiri) didampingi Sekjen Arsul Sani menghadiri acara pembukaan Rapimnas IV dan Workshop Nasional PPP di Jakarta, Selasa (26/2/2019). - ANTARA/Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menanggapi kabar ditangkapnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romi) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan karena Romi adalah Ketua Umum PPP yang mengusung Jokowi-Ma’ruf di pemilu 2019.
Juru Bicara Milenial TKN Syafril Nazirudin mengatakan, jika kabar OTT tersebut benar maka hal itu membuktikan tidak adanya tebang pilih yang dilakukan penegak hukum di era kepemimpinan Jokowi.
Advertisement
“Hal itu juga membuktikan bahwa isu Jokowi mengkriminalisasi lawan politik dan sebagainya tidak benar. Jokowi benar-benar tidak pernah mengintervensi permasalahan hukum,” tutur Syafril kepada Bisnis, Jumat (15/3/2019).
Romi dikabarkan tertangkap KPK di salah satu daerah pada Provinsi Jawa Timur. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera mengatakan, Polda Jawa Timur telah membantu KPK dalam melakukan OTT tersebut.
Barung menyebut penangkapan itu dilakukan Jumat (15/3/2019) ini. Akan tetapi, dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kasus yang membuat Romi ditangkap KPK.
TKN dikabarkan segera menggelar rapat untuk menanggapi kasus yang menjerat Romi. Sementara hingga saat ini belum ada keterangan dari DPP PPP mengenai kabar tertangkapnya Romi. “TKN akan segera rapat untuk koordinasi membahas hal ini,” tutur Syafril.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertifikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
