Advertisement
Wakil Ketua MPR Minta KPU Rapikan DPT
Ilustrasi pekerja merakit kotak suara berbahan dupleks di gedung bekas Pengadilan Agama (PA) Wonosari, Rabu (13/2/2019). - Harian Jogja/Rahmat Jiwandono
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Ketua MPR Mahyudin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merapikan daftar pemilih tetap (DPT) dengan menyisir kembali Warga Negara Asing (WNA) dan pemilih ganda dalam DPT.
"Ini masih ada waktu satu bulan lagi. Karena itu, KPU harus bekerja keras untuk merapikan DPT," katanya di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/3/2019).
Advertisement
"Kita ingin Pemilu ini benar-benar akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Jadi, siapa pun yang terpilih dalam Pemilu orang bisa menerima dengan lapang dada," katanya.
Belakangan ada temuan sebanyak 174 WNA masuk dalam DPT. Selain itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebutkan masih ada jutaan data tak wajar selain masih ada data ganda dan fiktif. Untuk WNA, lanjutnya, KPU sudah melakukan penyisiran dan pencoretan dalam DPT. Sedangkan untuk pemilih ganda dan pemilih fiktif, dia menyangsikan jumlahnya mencapai jutaan orang. "Jumlah pemilih ganda itu kan masih katanya. Kita tidak tahu apakah memang jumlahnya 17 juta. Kalau ada temuan nama ganda dan fiktif tentu sudah dicoret KPU," ucap Mahyudin.
BACA JUGA
Dengan penyisiran kembali DPT, Mahyudin berharap pemilu bisa lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. "Intinya kita ingin pemilu ini berlangsung jurdil, jujur dan adil, " ujarnya.
Menanggapi adanya usulan agar kotak suara dititipkan di Koramil untuk menghindari kecurangan, Mahyudin tidak melihat adanya urgensi itu. Lebih baik prosedur penyimpanan kotak suara diserahkan kepada penyelenggara pemilu yang diawasi pihak kepolisian. "Saya tidak melihat urgensi kotak suara disimpan di Koramil. Saya lihat kita terlalu curiga. Serahkan saja kepada penyelenggara pemilu yang dibantu aparat," katanya.
Menurut dia, para calon juga punya saksi di TPS yang dapat mencegah terjadinya kecurangan. "Saya kira terlalu berlebihan kalau melibatkan tentara. Berkaitan dengan Kamtibmas itu tugas polisi," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Melonguane
Serapan Anggaran BGN hingga Kementerian PU Masih Rendah
Pemerintah Bakal Bangun Enam Pusat Perawatan Pesawat Udara Terpadu
Militer Madagaskar Bentuk Komite Pemerintahan
Advertisement
Polisi Lakukan Penyidikan Kasus Bangunan Ambruk di Ponpes Al-Khoziny
Pasukan Afghanistan dan Pakistan Terlibat Bentrokan di Kandahar
Polisi Tetapkan H Tersangka Utama Kasus Pembunuhan Pegawai Alfamart
2.039 Kios Lakukan Kecurangan Penjualan Pupuk, Begini Respons Mentan
Masih Ada Mismatch Antara Lowongan Kerja dengan Skill yang Dibutuhkan
Advertisement
Kemenkeu Salurkan Rp644,9 Triliun Dana Transfer ke Daerah
Mutasi TNI, Kadispenad Brigjen Wahyu Yudhayana Jadi Sesmilpres
Nomor Anthony Albanese dan Donald Trump Jr Bocor
Pemerintah Pastikan Tak Bentuk BPN
Obrolan Prabowo-Trump Informal dan Tak Singgung Urusan Formal
Advertisement
KPK Telah Periksa Arie Prabowo, Eks Dirut Antam dan Ayah Eks Menpora
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Jaksa Sebut Riza Chalid Trader Migas
- Cegah Banjir, Bupati Endah Ajak Warga Bersihkan Lingkungan
- Hasil Irlandia vs Jerman, Skor 0-1, Die Mannschaft Menang
- Keracunan Jadi Penyebab Anggaran MBG untuk SPPG Jogotirto Disetop
- Top Ten News Harianjogja.com Selasa 14 Oktober 2025:
- Kata Menaker Yassierli soal Isu Bantuan Subsidi Upah Tahap Dua
- Dana TKD Dipangkas, Pemkab Bantul Petakan Sejumlah Program Terdampak
Advertisement
Advertisement
