Stok Beras 5,2 Juta Ton, Harga Dijamin Stabil Meski Kemarau

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan stabilitas harga beras nasional tetap terjaga meski menghadapi tantangan musim kemarau dan potensi El Nino. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat cadangan beras pemerintah (CBP) kini telah mencapai 5,2 juta ton, menjadi penopang utama dalam menjaga ketersediaan dan harga di pasar.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menjelaskan bahwa secara umum Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras masih berada dalam batas aman. Hingga awal Juli 2026, hanya sekitar 55 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH hingga melampaui harga eceran tertinggi (HET) beras medium. Sementara sebagian besar daerah lainnya masih berada dalam koridor harga yang terkendali.

“Selebihnya masih dalam batas HET, sehingga kondisi harga beras secara nasional relatif stabil,” ujar Sarwo, Kamis (9/7/2026).

Ia menegaskan, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai program intervensi untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Sejak awal tahun hingga Juli 2026, total penyaluran CBP telah mencapai 1,36 juta ton melalui berbagai skema.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi salah satu instrumen utama. Pada Januari hingga Februari, penyaluran mencapai 221,05 ribu ton, sementara periode Maret hingga Juli telah terealisasi sekitar 431,6 ribu ton.

Selain itu, bantuan pangan beras juga telah disalurkan kepada masyarakat. Untuk alokasi Februari dan Maret, realisasinya mencapai 33,14 juta keluarga penerima manfaat dengan total distribusi 662,86 ribu ton beras. Penyaluran CBP juga mencakup kebutuhan khusus, seperti untuk ASN di wilayah tertentu sebanyak 42,43 ribu ton dan bantuan bencana alam sebesar 11,37 ribu ton.

Tak hanya mengandalkan distribusi stok, Bapanas bersama pemerintah daerah juga menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga saat ini, lebih dari 5.573 kegiatan GPM telah digelar di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten/kota sebagai upaya menekan harga di tingkat konsumen.

Sebagai lanjutan, pemerintah kembali menjalankan program bantuan pangan beras mulai Juli 2026 selama tiga bulan. Total beras yang akan disalurkan mencapai 997,3 ribu ton, sehingga secara keseluruhan bantuan pangan beras sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai 1,66 juta ton.

Sementara itu, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dalam dua tahun terakhir. Ia menilai upaya pengendalian harga yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil signifikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan tren yang membaik. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras menurun dari 138 wilayah pada akhir Juni menjadi 113 wilayah pada minggu pertama Juli 2026.

Meski demikian, BPS tetap mengingatkan agar pemerintah mewaspadai pergerakan harga beras dan minyak goreng, meskipun tingkat kenaikannya masih relatif rendah.

Dengan stok yang kuat, distribusi yang terjaga, serta intervensi yang berkelanjutan, pemerintah optimistis stabilitas harga beras dapat dipertahankan hingga akhir tahun, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara