Tim Prabowo-Sandi Laporkan 17,5 Juta Pemilih Mencurigakan, Tanggal Lahirnya Sama!

Jaffry Prabu Prakoso

Selasa, 12 Maret 2019 - 04:17 WIB

Nina Atmasari

Tim Prabowo-Sandi Laporkan 17,5 Juta Pemilih Mencurigakan, Tanggal Lahirnya Sama!

Ilustrasi - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA - Pencermatan data pemilih dilakukan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Hasilnya, mereka melaporkan hasil temuan ada 17,5 juta pemilih mencurigakan karena lahir pada satu tanggal dengan jumlah sangat besar terutama pada 1 Juli dan 31 Desember.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan penjelasan.

Dirjen Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa kebijakan tersebut sudah berlangsung lama sejak pemerintah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk).

“Saat menggunakan Simduk sebelum tahun 2004, semua penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya di tulis 31 Desember,” kata Zudan melalui pesan instan kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

BACA JUGA

Sementara itu, sejak berlaku Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tahun 2004, masyarakat yang lupa atau tidak ingat tanggal lahir, ditulis 1 Juli. Jika lupa tanggal dan bulan, dicatat tanggal 15.

Zudan menjelaskan bahwa kebijakan di atas diperkuat dengan Peraturan Kemendagri nomor 19 tahun 2010.

“Dengan demikian kita sekarang bisa mengetahui mengapa banyak orang Indonesia bertanggal lahir 1 juli, 31 desember, atau tanggal 15,” jelas Zudan.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa 17,5 juta pemilih misterius itu terdiri atas warga yang lahir di tanggal 1 Juli sebanyak 9.817.003 jiwa, pada 31 Desember 5.377.401, dan 1 Januari 2.359.304 jiwa.

Padahal, berdasarkan grafis yang mereka terima, seharusnya masyarakat yang lahir pada tanggal sama paling banyak 500.000 orang. Ini berbeda dengan data temuannya yang mencapai 10 hingga 20 kali lipat.

“Ini sudah kami lakukan selama beberapa bulan disusul beberapa pertemuan sudah kami hitung empat kali pertemuan dengan KPU RI. Itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid dan lain-lain,” ucap Hashim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com