Advertisement
TKN Sebut Upaya Delegitimasi Pemilu Kubu 02 Berhasil

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyayangkan masih ada 13% dari total pemilih atau sekitar 25 juta orang yang tidak percaya bahwa pemilu akan berjalan dengan baik, sebab penyelenggara pemilu tidak netral.
Hal itu merujuk pada hasil survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) terkait adanya masyarakat yang tidak percaya terhadap lembaga penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu.
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan sebagian besar dari pihak yang tidak percaya terhadap netralitas penyelenggara pemilu itu adalah pendukung paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
"Itu artinya kampanye kubu sebelah yang melakukan upaya delegitimasi pemilu telah menampakkan hasilnya," ungkap politisi Partai Golkar ini dalam keterangan resminya, Senin (11/3/2019).
"Isu tujuh kontainer kertas suara sudah tercoblos, kotak suara berbahan kardus dan terakhir demonstrasi yang dipimpin Amien Rais soal IT KPU membuat persepsi itu sudah mulai dipercayai masyarakat," tambahnya.
Menurut Ace, hal ini patut diwaspadai. Sebab, kampanye Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat (AS) 2016 yang kerap menyebut penyelenggara Pemilu tak netral, ternyata efektif untuk menjatuhkan petahana, yaitu Partai Demokrat.
"Mereka membentuk opini bahwa terjadi berbagai kecurangan dalam persiapan hingga pencoblosan pemilu untuk mendelegitimasi Hillary dan Partai Demokrat sebagai partai petahana," jelas Ace.
Sekadar informasi, sebelumnya Partai Demokrat merupakan pemenang Pemilu AS 2008 dengan mengusung Barack Obama. Pada Pemilu 2016, Partai Demokrat yang mengusung Hillary Clinton sebenarnya memenangi 48,0% suara nasional.
Tetapi, walaupun Trump hanya mendapatkan 45,9% suara nasional, Trump dinyatakan memenangi Pemilu lewat 304 suara elektoral di tiap negara bagian, berbanding 227 suara elektoral untuk Hillary.
Oleh sebab itu, Ace berharap wacana deligitimasi Pemilu atau penyelenggara Pemilu tidak boleh terjadi lagi. Sebab, dalam sistem demokrasi Indonesia, penyelenggara Pemilu dipilih melalui mekanisme politik di DPR, yang secara jelas diputuskan oleh perwakilan pendukung paslon 01 maupun 02 di dalamnya.
"Sehingga, ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu sama saja dengan tidak mempercayai mekanisme demokrasi. Apapun nanti hasilnya harus kita hormati dan dijunjung tinggi," jelasnya.
"Tahapan Pemilu masih terus berjalan. Semua mata mengawasi kinerja penyelenggara Pemilu. Kita harus menjaga kualitas demokrasi kita dengan bersama-sama mempercayakan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan Bawaslu," tambah Ace.
Dalam hal ini, Ace memgimbau agar jangan melemparkan tudingan ketidaknetralan pada penyelengara Pemilu, sedangkan perlombaan intinya pada 17 April 2019 pun belum dilaksanakan. "Ini artinya sama saja dengan mencari alibi jikalau nanti kalah. Kita sama-sama memiliki kesempatan untuk menjaga demokrasi kita dengan menjaga Pemilu lebih fair, jujur, dan adil," tutup Ace.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Top Ten News Harianjogja.com, Rabu 2 Juli 2025: Tol Jogja Segmen Klaten Prambanan Dibuka hingga Waspada Kasus DBD
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Walkot Semarang Mbak Ita Bikin Lomba Masak Nasi Goreng, Hadiahnya dari Iuran PNS Bapenda
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Advertisement