Belum Ada Kawasan Wisata Halal di Jogja

Wisatawan berkunjung ke wisata pinggir sungai di RT 01 RW 40 , Dusun Blotan, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman, Jumat (8/3/2019). - Harian Jogja/Yogi Anugrah
09 Maret 2019 12:45 WIB Kusnul Isti Qomah News Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah pekerjaan rumah harus dilakukan baik pemerintah maupun pelaku usaha untuk mewujudkan DIY sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia.

Kementerian Pariwisata sebelumnya sudah memasukkan DIY sebagai salah satu dari 10 daerah di Indonesia sebagai destinasi wisata halal di Indonesia.

Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Udhi Sudiyanto mengungkapkan potensi wisata halal di DIY sangat tinggi. Namun, pesoalannya belum ada pembagian kawasan mana yang diperuntukkan wisata halal dan mana yang wisata umum.

"Kami rasa perlu adanya pembagian kawasan itu. Karena mungkin wisatawan memang ingin lokasi yang spesifik. Kami mendorong pemerintah sudah mulai memikirkan hal itu dari sekarang," kata dia, Jumat (8/3).

Udhi mencontohkan kawasan itu bisa saja dibuat misalnya Prawirotaman yang sudah umum untuk tinggal wisatawan mancanegara yang biasanya dari Barat. Nah, sebaliknya dirasa perlu ada kawasan khusus untuk wisatawan halal.

"Untuk hotel, restoran memang sudah ada yang berlabel syariah. Tetapi, untuk lokasi wisata massal seperti pantai belum ada pembagian zona itu. Mungkin saja ada wisatawan yang ingin terpisah antara laki-laki dan perempuan," kata dia.

Namun, Udhi menekankan, konteks wisata halal tidak sebatas itu saja. Wisata halal juga menekankan pada kebersihan dan higienitas sehingga wisatawan tidak perlu cemas pada lokasi, hotel, hingga makanan yang ada. Pemahaman itulah yang harus ditanamkan kepada masyarakat.

Ketua Badan Perwakilan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Istidjab M Danunagoro mengatakan halal tourism di DIY masih memiliki banyak kekurangan. Menurutnya, kelemahan industri pariwisata halal yakni sedikit sekali hotel-hotel dan restoran yang sudah bersertifikat halal. "Oleh karena itu diperlukan sosialisasi secara terus-menerus tentang pentingnya sertifikasi halal baik untuk hotel-hotel maupun restoran," ujar dia.

Ketua Bidang Antarlembaga PHRI DIY Arif Effendy mengatakan terkait dengan wisata halal, masih belum tersosialisasi secara luas soal konten wisata halal adalah soal produk-produk yang higienis, dan bersih dalam setiap prosesnya. "Di samping ada syariat Islam di dalamnya. Jadi, jelas sangat sehat dan aman. Baik itu produk kuliner, akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya," ujar dia.

Ia menjelaskan halal yang dimaksud analoginya semua mengikuti aturan-aturan keamanan. Untuk mendukung hal itu, perlu diambil langkah perbaikan di mana setiap produk harus ada sertifikat halalnya sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan diawasi baik proses, material, maupun operasional. "Nah, kalau ini terjadi, konsumen pasti senang. Konsekuensinya, harga pasti berbeda, tetapi semua terjamin," kata dia.

Menurutnya, pelaku wisata harus diajak dan diberi pengertian terus-menerus. Agar pada suatu titik masyarakat menjadi terbiasa hidup sehat lahir dan batin.

Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Rahardjo mengatakan DIY saat ini DIY tengah bersiap untuk mencapai target 400.000 kunjungan wisatawan mancanegara selama 2019. "Apalagi dengan adanya bandara baru [NYIA] akan lebih membuka penerbangan langsung ke DIY," kata dia ketika dihubungi Harian Jogja.

Hal ini menuntut DIY harus siap menyongsong global tourism yang menuntut adanya standar global dalam dunia wisata. Namun, sebelum menuju ke sana, terlebih dahulu harus memenuhi standar nasional yang bagus kemudian dinaikkan ke standar ASEAN karena ada mutual agreements untuk standar destinasi, misalnya dari sisi amenities, toilet, dan kamar tidur. "Nantinya kalau sudah berstandar ASEAN akan ke standar global lebih mudah. Tetapi, memang untuk syariah, ada standar lebih spesifik," kata dia.

Menurutnya, DIY memiliki potensi besar. Secara nasional saja, DIY mendapat peringkat lima berdasarkan Muslim Travel Index. Hal itu didapat dari kriteria banyaknya tempat ibadah di ruang publik, jumlah hotel syariah, dan jumlah restoran atau hotel kitchen yang berlabel halal.

"Untuk tempat ibadah jumlahnya sudah banyak. Kalau jumlah hotel syariah masih di bawah lima. Kami terus mendorong pelaku usaha hotel dan restoran untuk melakukan sertifikasi halal. Dari sisi sumber daya manusia juga perlu didorong agar semakin berkualitas," kata dia.

Dispar pun intensif memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi. "Kami lakukan pelatihan juga karena potensi besar. Di DIY ada lebih dari 100 desa wisata, 1.000 homestay, dengan kamar lebih dari 3.000 kamar. Ini menandakan pertumbuhan wisata DIY sangat pesat sehingga potensi halal tourism tinggi," kata dia.