Ini Dia, 39 Pasutri Bakal Bertanding Memperebutkan Kursi Kepala Desa

Harianjogja.com, KLATEN--Sebanyak 39 pasangan suami-istri (pasutri) akan beradu dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak Kabupaten Klaten yang digelar di 270 desa pada Rabu (13/3/2019) mendatang. Pilkades ini akan diikuti 792 calon kades (cakades).

Panitia pemilihan di 270 desa pelaksana Pilkades serentak menggelar penetapan calon kepala desa (cakades) serta pengundian nomor urut, Senin (4/3/2019). Penetapan dan pengundian nomor urut dilakukan di masing-masing desa.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Klaten, Ronny Roekminto, mengatakan penetapan dan pengundian nomor urut menjadi salah satu tahapan sebelum Pilkades berlangsung. Setelah tahapan tersebut, para cakades menggelar kampanye.

“Besok [Selasa, 5/3/2019], seluruh cakades, pendamping, panitia, perwakilan kecamatan, serta BPD kami kumpulkan untuk deklarasi damai di GOR Gelarsena. Jumlah total yang kami undang untuk deklarasi ada 2.300 orang,” jelas Ronny saat ditemui di Pemkab Klaten, Senin (4/3/2019).

Ronny mengimbau agar kampanye dilakukan dengan menjaga keamanan serta ketertiban. Ia meminta simpatisan tak melakukan konvoi yang justru mengganggu kenyamanan warga. “Kampanye sudah diatur. Tidak perlu pakai sepeda motor dan konvoi. Lakukan kampanye secara damai agar semuanya ayem tentrem,” kata dia.

Kabid Penataan dan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, M. Mujab, mengatakan dari pendataan yang dilakukan ada 792 pendaftar bakal cakades yang memenuhi persyaratan. Artinya, mereka berhak ditetapkan menjadi cakades.

Mujab menjelaskan selain mayoritas cakades petahana maju, ada sekitar 39 pasutri yang mencalonkan diri pada pilkades serentak kali ini. Hal itu seperti di Desa Kepurun dan Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo dengan dua cakades yang menjadi rival yakni pasutri.

“Jumlah pasutri yang maju itu belum termasuk jumlah yang satu keluarga menjadi rival,” jelas dia saat ditemui di Gedung Wanita.

Mengenai cakades yang masih satu keluarga, Mujab mengatakan hal itu tak masalah. Sesuai aturan, seluruh warga negara Indonesia (WNI) berhak mencalonkan diri menjadi cakades meski berasal dari luar desa pelaksana Pilkades.

Pantauan Solopos.com, Senin, di Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, penetapan dan pengundian nomor urut cakades digelar di Gedung Serbaguna Candirejo, Senin sekitar pukul 09.30 WIB. Di Candirejo ada lima cakades yakni Suparno, 52, Zainudin Senoaji, 38, Budi Prasetya, 53, Srijono Darso Suharno, 53, dan Farah Dedi Setiawan, 32.

Salah satu cakades, Zainudin Senoaji, mendatangi tempat pengundian nomor urut dengan menumpang andong dari rumahnya di Dukuh Duwetan. Ia datang bersama puluhan sukarelawan yang menaiki sepeda kayuh. “Saya sengaja mengajak sukarelawan untuk pawai politik. Kami menyerukan Pilkades di Candirejo agar terbebas dari praktik money politics,” jelas dia.

Soal persiapannya menghadapi pilkades, Udin menjelaskan sudah membentuk sukarelawan. Selain itu, ia juga membuat posko pemenangan untuk koordinasi, pengumpulan massa hingga pemetaan suara.

Soal biaya operasional, Udin mengaku menyiapkan dana Rp30 juta-Rp50 juta. Dana berasal dari dana pribadi. "Dana yang saya siapkan untuk operasional. Saya pastikan tidak akan melakukan praktik politik uang karena saya ingin calon pemimpin Candirejo bebas dari praktik korupsi,” ungkapnya.

Cakades lainnya di Candirejo, Suparno, datang membawa empat anggota tim suksesnya ke lokasi penetapan serta pengundian nomor urut. Suparno yang berstatus sebagai PNS itu sudah kali ketiga maju menjadi cakades Candirejo.

Suparno mengaku tak menyiapkan dana hingga puluhan juta rupiah. “Saya buat seminimal mungkin. Soal politik uang, saya menghindari hal tersebut. Saya taat aturan. Kasihan warganya selain itu praktik politik uang juga berisiko dengan hukum,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : solopos.com