Advertisement
Dana Desa Dipakai Untuk Bangun Gapura, Bupati Wonogiri Geram
Advertisement
Harianjogja.com, WONOGIRI--Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menilai penggunaan dana desa di wilayahnya seperti tidak tepat sasaran. Hal itu disampaikannya setelah mengetahui pemerintah desa menggunakan dana desa untuk membangun gapura.
Bupati yang akrab disapa Jekek itu mengatakan dana desa itu seharusnya dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan agar hasil pembangunan dirasakan merata oleh semua masyarakat. “Tapi, kenyataannya implementasi dana desa ini masih lemah. Masih ada paradigma ini dana desaku, kewenanganku,” tutur dia saat ditemui wartawan seusai sarasehan dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Wonogiri, Senin (25/2/2019).
Advertisement
Ia tak menyebutkan desa mana yang menggunakan dana desa untuk membangun gapura. Dari kasus itu Jekek berharap ada inovasi dalam tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa agar terintegrasi dengan tata kelola ABPD Kabupaten Wonogiri. Integrasi ini dalam rangka meminimalisasi jangan sampai ada kesenjangan kemiskinan yang signifikan di Wonogiri. “Saya menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,5 persen pada 2020. Kemiskinan ini tersebar di 251 desa dan 43 kelurahan,” terang dia.
Pada kesempatan yang sama, ia juga mendorong perangkat desa untuk menjadi motor pembangunan desa. Salah satunya dengan ikut membuat data kependudukan yang akurat. Jekek menganggap hingga saat ini belum ada basis data terpadu yang proses pembuatannya melibatkan seluruh unsur warga di desa. “Pemetaan yang klir itu kan ada di perangkat desa. Yang tahu kultur wilayah setempat kan perangkat desa. Saat dijadikan mitra pendampingan, maka saya yakin data ini mendekati objektif," katanya.
Penggunaan data yang tidak akurat menyebabkan sejumlah program pemerintah tidak tepat sasaran. “Sebagai contoh, program pengentasan RTLH [rumah tak layak huni], kemampuan pemerintah cuma mengalokasikan Rp15 juta. Kalau rumah dengan atap dan dinding belum permanen, tapi itu rumah kultur kita [bagaimana]? Ada gebyok segala macam itu dimasukkan [sebagai RTLH] lalu diberi Rp15 juta. Kira-kira semakin baik atau buruk? Dana itu jelas enggak cukup,” beber dia.
Ia menilai data semacam itu belum terintegrasi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : solopos.com
Berita Lainnya
- Nathan Tjoe Aon Gabung Lagi, STY Yakin Kejutkan Korsel Jumat Dini Hari
- Lobi Erick Thohir Jempol, SC Heerenveen Lepas Nathan Tjoe hingga Akhir Turnamen
- Kecelakaan di Jalan Solo-Jogja Delanggu Klaten, Pemotor asal Magetan Meninggal
- Prediksi Susunan Pemain Persik Kediri Vs PSS, Misi Sleman Hindari Degradasi
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Rabu 24 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement