Advertisement
Heboh Video Kampanye Jokowi-Ma'ruf Pakai Bahasa Mandarin, TKN: Itu Dibikin Lawan Politik

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Video berdurasi sekitar satu menit yang mengkampanyekan pasangan Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin menggunakan bahasa Mandarin sedang geger di jagad media sosial.
Dalam video itu, menyebut bahwa pemilih nantinya akan menerima lima surat suara, antara lain memilih caleg DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan calon Presiden serta Wakil Presiden RI. Saat menunjukkan surat suara capres dan cawapres, video itu lalu menonjolkan gambar Jokowi-Ma'ruf Amin. Gambar tersebut lalu tampak dicoblos tepat di tengahnya yang bertuliskan angka 01 dalam video.
Advertisement
Lantas apakah video dan bahasa Mandarin yang digunakan itu benar-benar fakta atau hanya sebatas manipulasi atau editan. Berikut penelusuran Suara.com terkait video tersebut.
Salah satu akun media sosial yang mengunggah video tersebut adalah akun Facebook dengan nama Kisah-Kisah Islami. Unggahan video tersebut disertai narasi “SEPERTINYA ADA YANG ANEH…Bukan menyudutkan salah satu paslon tapi Mimin jadi bingung, kenapa kampanye pake bahasa mandarin, kan ini Indonesia bukan di China. Apa mungkin supaya tenaga kerja asing mengerti cara mencoblos yang benar? Jangan biarkan si mata sipit menjajah negeri ini. Rakyat perlu waspada nih…..”
Hingga Selasa (26/2/2019) siang, unggahan itu sudah menuai 151 komentar, 360 like dan 950 kali dibagikan. Setelah ditelusuri, video serupa juga beredar di situs berbagi video Youtube.
Di Youtube, video tersebut diunggah oleh akun Sugandi Hadiredjo pada 12 Februari 2019. Namun, video itu tidak berbahasa Mandarin, melainkan bahasa Indonesia. "Ingat 17 April 2019, Coblos no 1 Jokowi Amin," tulis Sugandi Hadiredjo.
Tanggapan Kubu Jokowi
Menanggapi viralnya video tersebut, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi-Ma’ruf Amin, Raja Juli Antoni memastikan bahwa pihaknya tidak pernah memproduksi video viral di media sosial khususnya facebook tersebut.
"Yang pasti TKN enggak pernah memproduksi itu. Saya bisa pastikan,” ujar Toni seperti dikutip dari Liputan6.com di Jakarta, Kamis (21/2/2019).
Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menduga bahwa video itu bisa saja diproduksi oleh relawan Jokowi-Ma’ruf. Namun, apabila narasinya memojokkan dan menyerang kubu capres cawapres nomor urut 01, maka Toni menduga video tersebut sengaja digulirkan oleh lawan politik.
“Tapi bisa jadi dibikin oleh lawan politik, yang itu tadi membangun narasi bahwa pak Jokowi didukung oleh China. Saya sudah bisa tebak. Itu sudah hampir pasti dibikin oleh lawan politik,” ucap Toni.
Toni lagi-lagi menegaskan bahwa video tersebut tidak diproduksi oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Saya bisa pastikan TKN enggak pernah produksi video itu,” kata Toni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement