Tol Jogja-Solo Masih Dikaji, Broker Tanah Sudah Mulai Berdatangan

Harianjogja.com, KLATEN--Pemerintah berencana membangun jalan tol Solo-Jogja. Kendati saat ini masih dalam tahap pengkajian, tetapi rencana pembangunan infrastruktur ini sudah menarik perhatian para broker untuk membeli tanah di lahan terdampak. 

Para broker tanah juga sudah mulai berdatangan untuk mencari informasi soal lahan yang akan dibebaskan. Mereka mencari ke Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaraan Ruang (DPUPR) Klaten. 

“Setiap ada tamu yang datang kami tanyakan tujuannya apa dan kepentingannya apa. Memang sudah ada broker yang datang dan menanyakan rencana itu [jalan tol]. Jumlahnya semakin banyak setelah ada berita di media,” kata salah satu staf Bidang Tata Ruang DPUPR Klaten, Marjuki Annaria, saat ditemui Solopos.com, Senin (4/2/2019).

Data atau informasi tentang rencana tol yang bakal melewati Klaten hingga kini belum bisa disampaikan DPUPR. Hal itu menyusul rencana proyek tol masih dalam tahap kajian. “Kami tidak bisa memberikan jawaban karena itu berada di kewenangan pusat dan provinsi. Kami menunggu data final,” jelas Marjuki.

Marjuki mengatakan saat ini pemkab masih melakukan proses revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Revisi yang dilakukan sejak 2018 dipastikan tak berkaitan dengan rencana proyek tol. “Memang sudah waktunya ada revisi. Prosesnya sebelum rencana proyek tol itu muncul. Prosesnya dulu melibatkan pemerintah paling bawah yakni desa atau kelurahan termasuk camat,” tutur dia.

Camat Ngawen, Anang Widjatmoko, mengaku selama ini belum ada informasi resmi bahkan sosialisasi terkait rencana proyek jalan tol dan Kecamatan Ngawen disebut-sebut sebagai salah satu kecamatan terdampak.

Disinggung broker tanah, Anang berharap tak ada broker tanah yang bermunculan jika proyek tol dipastikan melewati Ngawen. “Soal kabar ada tim jalan tol yang datang ke desa-desa saya belum dapat informasi. Saya tahunya ada rencana proyek tol dari media massa,” kata dia.

Proyek jalan tol Solo-Jogja direncanakan melewati 38 desa di tujuh kecamatan. Untuk pembangunan jalan tol tersebut, lahan seluas 300 hektare (ha) bakal dibebaskan.

Bupati Klaten Sri Mulyani menjelaskan tahapan proyek jalan tol pada 2019 yakni pembebasan lahan. Sementara, konstruksi jalan tol mulai dibangun pada 2020. “Pengadaan tanah langsung oleh pemerintah pusat. Semoga saja tanah-tanahnya terbeli sesuai NJOP [nilai jual objek pajak],” kata dia.

Sementara Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Klaten, Triyono, mengatakan hingga kini pemerintah desa setempat belum didatangi atau dilapori warga terkait broker yang mencari informasi lahan terdampak tol.

Soal harga tanah, Triyono mengatakan selama ini harga tanah di wilayah Senden sudah tinggi. Ia mencontohkan untuk sawah seluas 2.000 meter persegi, harganya sudah mencapai Rp500 juta. Sementara, lahan permukiman di tepi jalan harga tanahnya sudah mencapai Rp1 juta per meter persegi. “Sebelum ada kabar soal tol harganya sudah tinggi,” jelas dia, Selasa (5/2/2019). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : solopos.com