Serangan ke Jokowi-Ma'ruf Disebut Praktik Politik Daur Ulang

Harianjogja.com, JAKARTA--Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyebut serangan dari kubu paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai praktik politik daur ulang (PPDU). Apa yang ditujukan kepada petahan hanya pengulangan politik fitnah seperti Pilpres 2014 lalu.

"Dari isu, fitnah yang dipakai dan ditujukan ke Pak Jokowi, substansinya tidak beda jauh dengan Tabloid Obor Rakyat sebagai induk semangnya serangan fitnah. Tumpulnya fitnah yang ditujukan ke Pak Jokowi dan Kyai Maruf Amin, melahirkan politik daur ulang. Maka dicari-carilah dokumen digital guna membangun persepsi banyak dukungan," kata Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto dalam keterangan persnya, Jumat (1/2/2019).

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) itu menuturkan, bagi paslon Jokowi-Ma'ruf Amin, dukungan yang sebenarnya bersumber dari rakyat. Bukan dukungan manipulatif sehingga Jusuf Kalla yang menjadi Ketua Dewan Pembina Tim Kampanye 01 pun diklaim beri dukungan ke mereka hanya karena sebuah foto.

"Ini manipulatif namanya," ujar Hasto.

Dia menambahkan, apa yang dilakukan oleh Tim Kampanye Prabowo-Sandi tersebut tidak akan berhasil. Pasalnya, mereka tidak berkaca dari kegagalan Obor Rakyat tahun 2014.

"Menjadi calon Bupati saja harus kedepankan prestasi dan rekam jejak yang baik; rekam jejak keluarga; prestasi dalam karier apakah mulus atau diberhentikan di tengah jalan; retorika atau kerja; visi misinya dan lain-lain," jelasnya.

"Itu untuk kepala daerah, apalagi menjadi presiden. Maka tidak heran, dengan strategi menyerang dan miskin peradaban tersebut, elektabilitas Prabowo-Sandi selalu berada pada kisaran 25.4 persen sampai 34.6 persen, atau ketinggalan paling tidak 22 persen di bawah Jokowi-KH Maruf Amin", tambah Hasto.

Hasto berharap agar sisa waktu kampanye dapat diisi dengan kontestasi gagasan. "Hal-hal terkait kebijakan fiskal, energi, pangan, peningkatan SDM; Akselerasi penguasaan teknologi, kebijakan industri manufaktur dan lain-lain, program kesehatan dan road map menjadi bangsa pelopor seharusnya dapat menjadi isu yang jauh lebih menarik untuk disampaikan ke publik, daripada memproduksi konten serangan negatif, ataupun politik daur ulang dengan memanipulasi dukungan tokoh," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : okezone.com