Advertisement
Demokrat Nilai Pemerintahan Jokowi Paling Amburadul

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai sikap plin-plan pemerintahan Joko Widodo terhadap pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir menunjukkan bahwa tata negara sangat amburadul.
"Ini sesungguhnya sangat kita sayangkan sekali ya, ini membuktikan pemerintahan Jokowi ini paling amburadul dalam sisi ketatanegaraan, tata pemerintahan, administratur negaranya buruk sekali, manajemennya buruk sekali," kata Ferdinand di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).
Advertisement
Diketahui, Jokowi pernah mengumumkan telah membebaskan Abu Bakar Baasyir tanpa syarat dengan alasan kemanusiaan. Namun, kekinian pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum mau membebaskan lantaran ada syarat yang harus dipenuhi Abu Bakar Baasyir.
Terkait dengan pembatalan yang dilakukan pemerintah tersebut dinilai Ferdinand disebabkan oleh adanya tekanan dari pihak asing. Pihak asing menurut Ferdinand juga menaruh perhatian, meskipun tidak secara terbuka, namun pihak asing tersebut melayangkan protes pasca mendengar adanya upaya pembebasan Abu Bakar Baasyir.
"Saya tahu pihak asing begitu menekan pemerintah kita atas pembebasan ustadz Abu Bakar Ba'asyir sehingga kebijakan yang sudah disampaikan langsung oleh presiden itu berubah dari semula akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan," ujarnya.
Selain itu, Ferdinand juga melihat kalau Jokowi hanya berkepentingan untuk meraup suara umat muslim dari keputusannya membebaskan Abu Bakar Ba'asyir. Namun pada sisi lain, kata dia, pemerintah Jokowi kini harus menerima serangan-serangan dari pihak asing yang protes adanya pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Terkait hal itu, Ferdinand menyimpulkan kalau Jokowi menaruh kepentingan elektoral di atas keperluan negara.
"Ternyata sekarang berbenturan dengan kepentingan-kepentingan lain, artinya saya melihat Pak Jokowi meletakkan kepentingan elektabilitasnya di atas kepentingan negara, makanya ini terjadilah simpang siur begini," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
Advertisement

UAJY Terima SK Guru Besar dan Pembukaan Prodi Teknologi Informasi Program Doktor
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Donald Trump Serukan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina Selama 30 Hari
- Penyidik KPK Jadi Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto
- Menteri PU Targetkan 66 Sekolah Rakyat Dapat Diresmikan Prabowo Juli 2025
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Pemerintah Indonesia Diminta Jadi Juru Damai Konflik India dan Pakistan
- Pembangunan Sekolah Rakyat Ditargetkan Rampung Sebanyak 135 Lokasi pada 2026
Advertisement