Advertisement
Demokrat Nilai Pemerintahan Jokowi Paling Amburadul
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas (kiri) dan Ketua Jatman Habib Muhammad Luthfi Bin Ali Bin Yahya (kanan) menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Pahlawan bersama 100.000 anggota Banser (Barisan Ansor Serbaguna) di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (22/11/2018). - ANTARA FOTO/ Harviyan Perdana Putra
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai sikap plin-plan pemerintahan Joko Widodo terhadap pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir menunjukkan bahwa tata negara sangat amburadul.
"Ini sesungguhnya sangat kita sayangkan sekali ya, ini membuktikan pemerintahan Jokowi ini paling amburadul dalam sisi ketatanegaraan, tata pemerintahan, administratur negaranya buruk sekali, manajemennya buruk sekali," kata Ferdinand di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).
Advertisement
Diketahui, Jokowi pernah mengumumkan telah membebaskan Abu Bakar Baasyir tanpa syarat dengan alasan kemanusiaan. Namun, kekinian pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum mau membebaskan lantaran ada syarat yang harus dipenuhi Abu Bakar Baasyir.
Terkait dengan pembatalan yang dilakukan pemerintah tersebut dinilai Ferdinand disebabkan oleh adanya tekanan dari pihak asing. Pihak asing menurut Ferdinand juga menaruh perhatian, meskipun tidak secara terbuka, namun pihak asing tersebut melayangkan protes pasca mendengar adanya upaya pembebasan Abu Bakar Baasyir.
BACA JUGA
"Saya tahu pihak asing begitu menekan pemerintah kita atas pembebasan ustadz Abu Bakar Ba'asyir sehingga kebijakan yang sudah disampaikan langsung oleh presiden itu berubah dari semula akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan," ujarnya.
Selain itu, Ferdinand juga melihat kalau Jokowi hanya berkepentingan untuk meraup suara umat muslim dari keputusannya membebaskan Abu Bakar Ba'asyir. Namun pada sisi lain, kata dia, pemerintah Jokowi kini harus menerima serangan-serangan dari pihak asing yang protes adanya pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Terkait hal itu, Ferdinand menyimpulkan kalau Jokowi menaruh kepentingan elektoral di atas keperluan negara.
"Ternyata sekarang berbenturan dengan kepentingan-kepentingan lain, artinya saya melihat Pak Jokowi meletakkan kepentingan elektabilitasnya di atas kepentingan negara, makanya ini terjadilah simpang siur begini," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Landasan Bandara Berlin Tertutup Es, 100 Penerbangan Dibatalkan
- Kasus Pelecehan Anak Australia: Warga Maryborough Didakwa 596 Kasus
- Purbaya Ungkap PR Utama Juda Agung sebagai Wamenkeu
- Adies Kadir Tegaskan Mundur dari Perkara Golkar di MK, Ini Alasannya
- Gempa Darat M3,1 Guncang Pasaman, Getaran Terasa hingga Bukittinggi
Advertisement
34 Ribu Warga Sleman Nonaktif PBI JK, Bisa Ajukan Reaktivasi Bersyarat
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Siap Lantik Pengganti Wamenkeu Thomas Djiwandono
- Januari, Februari, Mei, Juni dan Desember Puncak Banjir Jakarta
- Lonjakan Kafe di Solo Picu Masalah Parkir dan Trotoar Tersumbat
- UNISA Jogja Respons Dugaan Kekerasan Mahasiswa, Fokus pada Korban
- Legalisasi Industri: Benteng Ketahanan di Era Ketidakpastian Global
- Menteri LH Tegaskan Konsistensi Penanganan Sampah melalui Gerakan ASRI
- Hari Keempat Pencarian Korban Tambang Timah di Bangka Belum Ditemukan
Advertisement
Advertisement



