Komnas HAM Desak Kampus dan Pesantren Bentuk Satgas TPKS
Komnas HAM meminta kampus, pesantren, dan ormas segera membentuk Satgas TPKS untuk memperkuat perlindungan korban kekerasan seksual.
Demokrat Nilai Pemerintahan Jokowi Paling Amburadul
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas (kiri) dan Ketua Jatman Habib Muhammad Luthfi Bin Ali Bin Yahya (kanan) menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Pahlawan bersama 100.000 anggota Banser (Barisan Ansor Serbaguna) di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (22/11/2018). /ANTARA FOTO- Harviyan Perdana Putra
Harianjogja.com, JAKARTA--Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai sikap plin-plan pemerintahan Joko Widodo terhadap pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba\'asyir menunjukkan bahwa tata negara sangat amburadul.
"Ini sesungguhnya sangat kita sayangkan sekali ya, ini membuktikan pemerintahan Jokowi ini paling amburadul dalam sisi ketatanegaraan, tata pemerintahan, administratur negaranya buruk sekali, manajemennya buruk sekali," kata Ferdinand di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).
Diketahui, Jokowi pernah mengumumkan telah membebaskan Abu Bakar Baasyir tanpa syarat dengan alasan kemanusiaan. Namun, kekinian pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum mau membebaskan lantaran ada syarat yang harus dipenuhi Abu Bakar Baasyir.
Terkait dengan pembatalan yang dilakukan pemerintah tersebut dinilai Ferdinand disebabkan oleh adanya tekanan dari pihak asing. Pihak asing menurut Ferdinand juga menaruh perhatian, meskipun tidak secara terbuka, namun pihak asing tersebut melayangkan protes pasca mendengar adanya upaya pembebasan Abu Bakar Baasyir.
"Saya tahu pihak asing begitu menekan pemerintah kita atas pembebasan ustadz Abu Bakar Ba\'asyir sehingga kebijakan yang sudah disampaikan langsung oleh presiden itu berubah dari semula akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan," ujarnya.
BACA JUGA
Selain itu, Ferdinand juga melihat kalau Jokowi hanya berkepentingan untuk meraup suara umat muslim dari keputusannya membebaskan Abu Bakar Ba\'asyir. Namun pada sisi lain, kata dia, pemerintah Jokowi kini harus menerima serangan-serangan dari pihak asing yang protes adanya pembebasan Abu Bakar Ba\'asyir. Terkait hal itu, Ferdinand menyimpulkan kalau Jokowi menaruh kepentingan elektoral di atas keperluan negara.
"Ternyata sekarang berbenturan dengan kepentingan-kepentingan lain, artinya saya melihat Pak Jokowi meletakkan kepentingan elektabilitasnya di atas kepentingan negara, makanya ini terjadilah simpang siur begini," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Share
Bernadheta Dian Saraswati
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
