Advertisement
Moeldoko Bantah Tuduhan Pembebasan Baasyir untuk Mendongkrak Elektabilitas Jokowi
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). - ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya]
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah tudingan terkait rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir untuk menaikkan elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019. Menurutnya pemberian bebas bersyarat Abu Bakar Baasyir tidak ada kaitannya dengan Pilpres.
"Enggak. Itu tidak ada hubungannya," kata Moeldoko, di Kantor KSP, Selasa (22/1/2019).
Advertisement
Moeldoko juga menepis pembatalan pembebasan tanpa bersyarat Ba’asyir itu karena protes dari pendukung capres petahana. "Enggak sama sekali. Tidak ada urusannya," ucapnya.
Pemerintah tengah mengkaji pembebasan Ba’asyir dengan alasan kemanusiaan. Pasalnya, petinggi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu dalam kondisi sakit dan usianya yang sudah 81 tahun. Ba'asyir telah menjalani dua per tiga masa hukumannya, yakni selama 9 tahun dari 15 tahun.
BACA JUGA
Moeldoko membenarkan kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menginisiasi rencana pembebasan Ba'asyir karena telah menjalani hukuman tersebut.
"Itu pertimbangan dari Pak Yusril. Tapi Presiden sebagai kepala pemerintahan dan Kepala Negara memiliki prinsip-prinsip yang tidak bisa dikurangi," ujarnya.
Mantan Panglima TNI itu memaparkan bahwa pemerintah juga akan memberikan fasilitas kesehatan sebagaimana napi lainnya jika nantinya Ba'asyir diberikan bebas bersyarat.
"Kita akan lebihkan kalau bisa dilebihkan untuk urusan kesehatan ya. Ini urusan kemanusiaan ya, enggak bisa dikurangi," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Alexander Ramlie, Miliarder Termuda Indonesia dengan Kekayaan Rp39 T
Modus Kongkalikong PT ANTAM-Loco Montrado, Begini Kata KPK
KPK Imbau Mahfud MD Membuat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat
Kontak Senjata di Kampung Soanggama, TNI Lumpuhkan 14 Anggota KKB
Advertisement
BMKG Ungkap Penyebab Peningkatan Suhu Panas Akhir-Akhir Ini
WNA Jadi Direksi BUMN, KPK: Tetap Wajib Melaporkan LHKPN
Prabowo Bakal Terbitkan Keppres Selesaikan Utang Proyek Kereta Cepat
Hingga Oktober 2025, Tujuh Warga Jepang Tewas Diserang Beruang
Markas OPM di Kampung Soanggama Papua Diambilalih TNI
Advertisement
Kasus Trans 7, Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pelanggaran ITE
BPBD Sarmi Pantau Dampak Gempa Magnitudo 6,6 di Papua
Komisi VIII Desak Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren
13,1 juta Penumpang Bersubsidi Sudah Dilayani Oleh PT KAI
Kementan Jamin Pasokan Ayam Ras Aman Nataru 2025/2026
Advertisement
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Korupsi EDC BRI Rp2,1 Triliun
Berita Pilihan
- Alexander Ramlie, Miliarder Termuda Indonesia dengan Kekayaan Rp39 T
- Kasus Trans 7, Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pelanggaran ITE
- BPBD Sarmi Pantau Dampak Gempa Magnitudo 6,6 di Papua
- 13,1 juta Penumpang Bersubsidi Sudah Dilayani Oleh PT KAI
- Ledakan di Cengkareng, Mabes Polri Terjunkan Tim Puslabfor
Advertisement
Pembangunan Tempat Parkir Nglanggeran Ditarget Rampung Akhir Tahun Ini
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Ledakan di Cengkareng, Mabes Polri Terjunkan Tim Puslabfor
- DIY Dukung Pengembangan Poros Kuntul Gunung
- Menkeu Purbaya: Danantara Bisa Selesaikan Utang Proyek Kereta Cepat
- FX Hadi Rudyatmo Dapat Dukungan dari Kader Jadi Ketua DPD PDIP Jateng
- Samsung Umumkan Pemenang SFT 2025, Ini Daftarnya
- Hadapi Persita, PSIM Jogja Tunggu Kepulangan Tiga Pemain Timnas
- Magelang Batik Festival, Bertekad Pecahkan Rekor MURI
Advertisement
Advertisement
