Advertisement
Janji Prabowo Menaikkan Gaji PNS Kemungkinan akan Bebani APBN
Capres-cawapres Nomor Urut 02 Prabowo (kiri)-Sandiaga Uno bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat pertama mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. - ANTARA/Sigid Kurniawan.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wacana Calon Presiden Nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpotensi semakin membebani keuangan negara. Hal tersebut dikatakan oleh Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudistira.
Menurut Bhima, saat ini alokasi anggaran belanja untuk belanja pegawai sudah terlampau tinggi. Pada 2019 saja porsi belanja pegawai adalah sebesar 23,3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Advertisement
Bhima menambahkan, dalam lima tahun terakhir saja tren kenaikan gaji PNS mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan catatannya, selama lima tahun terakhir, kenaikan alokasi anggaran untuk belanja pegawai mencapai 56,5%.
"Pemerintah sebenarnya sudah memberikan alokasi yang cukup besar untuk belanja pegawai di APBN. Porsi belanja pegawai pada APBN 2019 mencapai 23,3% dari total belanja Pemerintah," ujarnya, Jumat (18/1/2019).
Menurut Bhima, dibandingkan belanja lainya pertumbuhan belanja untuk gaji pegawai paling besar pertumbuhannya. Bahkan dibandingkan belanja sosial sekalipun, pertumbuhan belanja pegawai masih relatif lebih besar.
"Jika dibandingkan tren kenaikan belanja sosial hanya naik 4,1 persen diperiode yang sama," ucapnya.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan belanja modal yang merupakan salah satu modal dalam pembangunan infratruktur, juga pertumbuhannya masih relatif lebih kecil. Meskipun secara presentase belanja modal masih lebih tinggi sedikit dibandingkan belanja untuk gaji pegawai.
"Trennya juga naik signifikan sebesar 56,5% dalam lima tahun terakhir mengalahkan belanja modal yang naik 28,5 persen," ucapnya.
Oleh karena itu lanjut Bhima, seharusnya Prabowo bukanya menaikan gaji pegawai karena bisa semakin membebani APBN. Yang perlu dilakukan adalah bagaiman mendorong belanja modal dan juga sosial agar APBN lebih produktif.
"Kalau Presiden terpilih ingin alokasikan lebih ke belanja konsumtif maka kualitas APBN akan turun, enggak mampu dorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
China Bakal Terapkan Aturan Baru Impor Peralatan Medis dari Uni Eropa
Banjir di Maram Berdampak pada 30.681 Jiwa
Dihujani 4,2 Miliar Liter Air, BMKG Ungkap Empat Pemicu Banjir di Mataram
Advertisement
Gunung Raung Erupsi 2 Kali Pagi ini, Tinggi Letusan Capai 1 Km
JKT48 All In Tour 2025 Bersama Axioo Dimulai dari Semarang Berakhir di Jakarta
Menlu Inggris David Lammy Janjikan Dukungan untuk Suriah
Banjir di Kawasan Puncak Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan 2 Masih Hilang
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Advertisement
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
Advertisement
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Libur Sekolah, 230 Wisatawan Tersengat Ubur-ubur di Pantai Wilayah Bantul
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
- Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
- KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
- Gerombolan Pemuda Mabuk Bobol Warung, Curi Tabung Gas Peralatan Dapur hingga Beras
- Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
- Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Advertisement
Advertisement
