Advertisement
Janji Prabowo Menaikkan Gaji PNS Kemungkinan akan Bebani APBN
Capres-cawapres Nomor Urut 02 Prabowo (kiri)-Sandiaga Uno bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat pertama mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. - ANTARA/Sigid Kurniawan.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wacana Calon Presiden Nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpotensi semakin membebani keuangan negara. Hal tersebut dikatakan oleh Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudistira.
Menurut Bhima, saat ini alokasi anggaran belanja untuk belanja pegawai sudah terlampau tinggi. Pada 2019 saja porsi belanja pegawai adalah sebesar 23,3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Advertisement
Bhima menambahkan, dalam lima tahun terakhir saja tren kenaikan gaji PNS mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan catatannya, selama lima tahun terakhir, kenaikan alokasi anggaran untuk belanja pegawai mencapai 56,5%.
"Pemerintah sebenarnya sudah memberikan alokasi yang cukup besar untuk belanja pegawai di APBN. Porsi belanja pegawai pada APBN 2019 mencapai 23,3% dari total belanja Pemerintah," ujarnya, Jumat (18/1/2019).
Menurut Bhima, dibandingkan belanja lainya pertumbuhan belanja untuk gaji pegawai paling besar pertumbuhannya. Bahkan dibandingkan belanja sosial sekalipun, pertumbuhan belanja pegawai masih relatif lebih besar.
"Jika dibandingkan tren kenaikan belanja sosial hanya naik 4,1 persen diperiode yang sama," ucapnya.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan belanja modal yang merupakan salah satu modal dalam pembangunan infratruktur, juga pertumbuhannya masih relatif lebih kecil. Meskipun secara presentase belanja modal masih lebih tinggi sedikit dibandingkan belanja untuk gaji pegawai.
"Trennya juga naik signifikan sebesar 56,5% dalam lima tahun terakhir mengalahkan belanja modal yang naik 28,5 persen," ucapnya.
Oleh karena itu lanjut Bhima, seharusnya Prabowo bukanya menaikan gaji pegawai karena bisa semakin membebani APBN. Yang perlu dilakukan adalah bagaiman mendorong belanja modal dan juga sosial agar APBN lebih produktif.
"Kalau Presiden terpilih ingin alokasikan lebih ke belanja konsumtif maka kualitas APBN akan turun, enggak mampu dorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hilirisasi Pertanian Jadi Isu Penting dalam Revisi UU Pangan
KAI Desak Adanya Perubahan Pelintasan Sebidang, Ini Alasannya
100 Orang Lebih Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Utara
117 WNI Dipulangkan dari Tanah Suci, Karena akan Berhaji Nonprosedural
Advertisement
KPK Geledah Rumah Pengusaha Robert Bonosusatya, Sita Sejumlah Uang Asing
Jalur Pendakian Gunung Semeru Kembali Dibuka, Hanya Sampai Ranu Kumbolo
Cak Imin Diutus Prabowo untuk Menghadiri Pelantikan Paus Leo di Vatikan
Advertisement
Nyambi Jualan Sabu, Penjual Es Teh Keliling di Jaktim Diringkus Polisi
2 Anggota Brimob Gugur Ditembak, Pelaku Diduga KKB Ternus Enumbi
Kementan Alokasikan Rp5 Triliun untuk Serap 1 Juta Ton Jagung
Advertisement
Berita Pilihan
- 100 Orang Lebih Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Utara
- Kakak Beradik Ditemukan Meninggal Dunia Berpelukan di Perkebunan Pesisir Barat Lampung, Penuh Luka Tidak Wajar
- Penyeludupan 1,2 ton Kokain dan 795 Kilogram Sabu di Kepri, BNN Lakukan Penyelidikan
- Polisi Tangkap Belasan Anggota Ormas yang Menguasai Parkir Liar di Wisma Atlet Jakarta, Omzet per Bulan Rp90 Juta
- Kementan Alokasikan Rp5 Triliun untuk Serap 1 Juta Ton Jagung
Advertisement
Hujan Deras Sebabkan Kerusakan di Beberapa Wilayah, BPBD DIY: Sleman Paling Parah
Advertisement
Status Geopark Kaldera Toba Terancam Dicabut UNESCO, DPR Ingatkan Pemerintah
Advertisement
Berita Populer
- Penyelidik KPK Sebut Hasto Kristiyanto Aktor Intelektual Kasus Penyuapan Anggota KPU, Ini Komentarnya
- PDIP Minta Kepala Daerah yang Diusung Wajib Menghayati Nilai-Nilai Partai
- Kasus Korupsi Pengadaan Meja Kursi Sekolah Dasar, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Jadi Saksi
- Jurnalis Banyak Kena PHK, Menteri Komdigi Tampung Masukan Pekerja Media Massa
- Pendamping PKH Diminta Jangan Hanya Bagikan Bansos
- Gelar Agen Pareto Meet Up Area Tegal, Pegadaian Hadirkan Agen Berprestasi Nasional
- Kementan Alokasikan Rp5 Triliun untuk Serap 1 Juta Ton Jagung
Advertisement
Advertisement
