Shutdown Masih Berlangsung, Deplu Panggil Pegawai yang Sudah Dirumahkan

Papan pengumuman menyatakan gedung National Archive di Washington DC, AS ditutup selama government shutdown (penutupan pemerintah) sementara diberlakukan, Sabtu (22/12/2018). - Reuters/Joshua Roberts
18 Januari 2019 11:17 WIB Renat Sofie Andriani News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA--Pegawai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) bisa kembali bekerja pekan depan dan bakal menerima upah.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memanggil para pegawainya yang dirumahkan untuk kembali bekerja pekan depan meskipun masa shutdown masih berlangsung.

Langkah ini dilakukan di tengah upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengurangi dampak kebuntuan pendanaan dengan Kongres. Selain dapat kembali bekerja, para pegawai Departemen Luar Negeri (Deplu ) juga dinyatakan akan menerima upah.

“Departemen berharap untuk dapat melanjutkan sebagian besar operasi personil dan mendanai sebagian besar gaji,” jelas pihak Deplu pada Kamis (17/1/2019) dalam surat kepada staf-stafnya, seperti dilansir Bloomberg.

Bagi sebagian besar pekerja, ini artinya mereka dapat kembali bekerja pada 22 Januari.

Pihak Deplu tidak menyampaikan keterangan lebih lanjut mengenai sumber dana untuk mengupah pegawainya, tetapi memperingatkan agar seluruh biro dan posisi mematuhi batasan anggaran yang ketat sehubungan dengan pengeluaran baru untuk kontrak, perjalanan, dan kebutuhan lainnya.

Hingga Kamis (17/1/2019), masa penutupan sebagian layanan pemerintahan Federal AS (partial government shutdown) telah memasuki hari ke-27, rekor terpanjang dalam sejarah Pemerintahan AS.

Tensi yang terlihat meningkat di antara elite politik menunjukkan bahwa shutdown tersebut masih jauh dari kata berakhir.

Senator Bob Menendez, anggota Komite Hubungan Luar Negeri dari Partai Demokrat, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa shutdown pemerintah AS terus menciptakan risiko nyata bagi kebijakan luar negeri AS.

“Meski saya percaya bahwa para profesional diplomasi dan pengembangan kita sangat penting untuk diupah karena telah bekerja untuk negara kita, mencoba untuk menyelenggarakan pemerintahan bersamaan dengan penutupan bukanlah cara untuk memerintah,” ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Kendati layanan visa dan paspor di luar negeri tetap dibuka, banyak anggota staf kedutaan di seluruh dunia telah dirumahkan, tidak bekerja dan tidak dibayar, bersama dengan ratusan ribu pekerja federal yang terkena dampak shutdown di Amerika.

Dalam beberapa kasus, pekerja yang tidak dibayar telah bergiliran datang ke kantor satu atau dua hari sepekan untuk menjaga operasi tetap berjalan.

Sekitar 26% karyawan Deplu AS di luar negeri dan sekitar 42% yang ditempatkan di AS telah dirumahkan, menurut departemen tersebut. Sebagian besar warga non-AS yang bekerja untuk Deplu AS di luar negeri masih dapat bekerja berkat hukum perburuhan di masing-masing negara mereka yang melarang cuti tanpa dibayar.

Pegawai kedutaan yang terpaksa bekerja tanpa dibayar selama kunjungan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Timur Tengah pekan lalu secara terbuka mengeluhkan beban kerja. Beberapa mengatakan mungkin akan terpaksa mengajukan klaim pengangguran atau mencari pekerjaan baru.

Pada  saat Presiden Donald Trump bertarung dengan kubu Demokrat di Kongres mengenai pendanaan untuk tembok di perbatasan dengan Meksiko, semakin banyak badan federal yang memanggil pekerja mereka guna membatasi dampak shutdown serta melindungi industri dan inisiatif kebijakan.

Namun, tidak seperti pengumuman yang dikeluarkan Deplu AS, pemerintah telah memerintahkan ribuan karyawan federal yang dirumahkan untuk kembali bekerja tanpa diupah untuk memeriksakan pesawat, mengeluarkan refund pajak, memantau keamanan makanan, atau pun memfasilitasi penjualan hak pengeboran minyak lepas pantai.

Sumber : Bisnis.com