Advertisement
Setelah Mengatur Ojek Online, Kemenhub Bakal Atur Ojek Pangkalan
Advertisement
Harianjogja.com JAKARTA -- Kementerian Perhubungan menggelar rapat perdana dengan Tim 10 yang terdiri dari beberapa perwakilan komunitas ojek berbasis aplikasi yang dibentuk untuk menyampaikan aspirasi dalam pembentukan regulasi terkait ojek berbasis aplikasi.
Dalam rapat perdana ini dibahas mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan selama pembahasan pembentukan regulasi, mulai dari rapat awal hingga sosialisasi setelah Peraturan Menteri Perhubungan (PM) tersebut dinyatakan rampung.
Advertisement
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat, Kemenhub, Budi Setiyadi menuturkan pemerintah sudah cukup serius membuat pedoman bisnis bagi pelaki ojek online ini.
Dia sudah berkonsolidasi dengan diskusi pendalaman bersama dengan Tim 10.
Dia mengatakan bahwa Pemerintah masih terbuka terhadap banyaknya masukan untuk penyusunan regulasi baru mengenai perlindungan keselamatan bagi penumpang dan pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi.
“Kami sudah membuat draftnya, namun ini tidak mutlak, tidak serta merta dijadikan norma atau bahkan referensi,” ungkapnya, Jumat (11/1/2019).
Budi membuka kemungkinan masuknya pembahasan dan skema ojek pangkalan dalam beleid yang tengah dibahas tersebut.
Dia mengajak kepada para pengemudi ojek online untuk bisa menciptakan suasana yang baik dan kondusif sehingga tidak perlu melakukan unjuk rasa karena pemerintah sudah menjamin bahwa pihaknya sedang menyelesaikan semuanya.
“Saya berterima kasih manakala teman-teman semuanya cukup memahami bahwa pembuatan regulasi memang tidak begitu mudah tapi kalau kita kemudian sepakat semuanya pada satu tujuan yang sama, objektif yang sama, saya kira tidak sulit,” katanya.
Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Hubdar, Kemenhub, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa pihaknya telah sepakat untuk membantu merumuskan peraturan terakait sepeda motor berbasis aplikasi karena berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan.
“Tentunya dua itu [keselamatan dan kesejahteraan] menjadi dasar kenapa kemudian Kementerian Perhubungan berani melakukan diskresi tersebut, satu terkait dengan keselamatan dan kedua terkait dengan kesejahteraan. Kesejahteraan ini luas, di dalamnya ada tarif, ada terkait dengan suspend dan sebagainya,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Jadwal dan Tarif Bus DAMRI ke Bandara YIA Kulonprogo, Cek di Sini
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- 7 Bandara di Sulawesi Ditutup Usai Gunung Ruang Kembali Erupsi, Berikut Daftarnya
- Komisaris HAM PBB Prihatin dengan Sikap Polisi AS yang Membubarkan Aksi Mahasiswa Pro Palestina
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Aksi Buruh 1 Mei: Masyarakat Diminat Hindari Kawasan Monas Jakarta
- Prihatin Atas Temuan Kuburan Maasa di Gaza, Sekjen PBB Minta Operasi militer di Rafah Dihentikan
- Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie Terlibat Korupsi Timah Rp217 Triliun, Begini Respons Manajemen
- Di Jakarta Ada Aksi Buruh 1 Mei, Jokowi Pilih ke NTB
Advertisement
Advertisement