Advertisement
Pihak yang Ingin Melemahkan KPU Harus Ditindak Tegas
Komisi Pemilihan Umum - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat penegak hukum menindak kelompok-kelompok yang ingin merusak dan melemahkan legitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Salah satu upaya mendelegitimasi KPU tersebut dengan munculnya kabar bohong alias hoaks tujuh kontainer berisi surat yang sudah tercoblos hingga daftar pemilih tetap (DPT) ganda mencapai 31 juta.
Advertisement
"Aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, melegitimasi KPU karena apapun KPU ini adalah penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, penyelenggara pilpres, penyelenggara pemilihan legislatif yang semua harus mendukungnya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Kepala Negara telah memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mengambil langkah tegas dalam memproses para pelaku yang mencoba merusak legitimasi KPU. "Jadi kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi itu saya sampaikan ke Kapolri juga tegas," ujar Jokowi.
Sebelumnya. upaya merusak legitimasi KPU itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Ia pun meminta semua pihak tidak menyampaikan informasi dengan tujuan merusak legitimasi dengan menuliskannya di media sosial.
Tjahjo menyakini bahwa kader partai politik peserta pemilu maupun tim sukses pasangan capres dan cawapres tidak memiliki keinginan merusak legitimasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. "Kalau ada berarti itu adalah penjahat politik. Siapa pun orangnya," kata Tjahjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Tol yang Larang Truk Sumbu 3 Selama Mudik Lebaran 2026
KY Gandeng Media Massa Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim Agung 2026
KPK Sita Aset Rp100 Miliar Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut
Hari Raya Nyepi 2026: Bandara Ngurah Rai Berhenti Tutup 24 Jam
Advertisement
Negara Luar Rebutan Pupuk Urea Indonesia, Pemerintah Bidik Ekspor
Mensos: Status Desil Bansos Tak Bisa Dimanipulasi, Awas Penipuan
Tarif Tunggal Diterapkan di Merak-Bakauheni demi Kelancaran Mudik 2026
Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
Bareskrim Geledah 3 Perusahaan Emas Surabaya Terkait TPPU Rp25,9 T
Advertisement
Buron Bandar Narkoba Jaringan Koko Erwin Ditangkap Bareskrim
Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
Jumlah Penumpang ASDP Diprediksi Melonjak 9,4 Persen saat Mudik 2026
Stok BBM dan LPG di Kilang Balongan Aman Jelang Idulfitri 2026
Kereta Cepat Whoosh Normal 62 Perjalanan per Hari Mulai 14 Maret 2026
Advertisement
KPK Ungkap Alasan Baru Tahan Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Haji
Berita Pilihan
- Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
- Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
- Hashim Djojohadikusumo Akan Pimpin Satgas Pembiayaan Taman Nasional
- Kapal Thailand Diserang di Selat Hormuz hingga Terbakar
- Friderica Widyasari Sari Terpilih Ketua OJK 2026-2031
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Piala Dunia 2026 Kehilangan Iran: Timnas Mundur Akibat Konflik
- Dewa United Vs Manila Digger Malam Ini: Comeback atau Tersingkir?
- Apple Rilis Update Keamanan untuk iPhone 6s hingga iPhone X
- F4 Gelar Konser Reuni di Indonesia Arena Jakarta 30 Mei 2026
- Sembilan Kepala Daerah Terjaring OTT, Ini Pesan KPK ke Masyarakat
- WhatsApp Hadirkan Akun Anak Usia 9-12 Tahun, Orang Tua Bisa Kendalikan
- Kombes Adhitya Panji Anom Resmi Dilantik sebagai Kapolresta Sleman
Advertisement
Advertisement
